[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","en","session","ssoEnabled",false,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","207727b4-b12c-4279-be32-6d684055fe9d","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":50,"_52":53,"_54":55,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_104":105,"_114":115,"_116":117,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":9},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_56":53,"_57":58,"_59":60},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_56":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[70,73],{"_56":71,"_57":72,"_59":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_56":74,"_57":75,"_59":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Perizinan Berusaha - Berbasis - Risiko
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN.2021/No.15, TLN No.6617, peraturan.go.id : 349 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n PP ini mencabut PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. \n Peraturan pelaksanaan dari PP ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak PP ini diundangkan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP ini diundangkan. \n Penjelasan 64 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyelenggaraan perizinan berusaha dibagi menjadi berbagai kategori risiko (rendah, menengah, tinggi) yang menentukan jenis perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha. Pemerintah pusat dan daerah berbagi kewenangan, di mana pemerintah pusat mengatur norma dan standar, sedangkan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan penerbitan perizinan sesuai kewenangan masing-masing. Pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan, termasuk pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan kesehatan dan lingkungan, sertifikasi standar, dan izin sektor tertentu berdasarkan jenis usaha dan tingkat risiko, yang wajib dilaporkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_38":103},"text","PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018","33671512-72b2-4d8e-b04b-9ed32a0e15cc","revoked_by",[106,110],{"_99":107,"_101":108,"_38":109},"PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025","fee9d992-fac0-4416-bc81-853e6c8d9a8d",{"_99":111,"_101":112,"_38":113},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244907/pp-no-11-tahun-2023","1df0f786-cabc-49db-b893-ac2852b65c33","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[118],{"_99":119,"_101":112,"_38":113},"PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan TerukurPasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified","english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n a. that to implement the provisions of Article 12 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate Government Regulation concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing; \n
Remembering:	\n 1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n 2. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6573); \n

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Determines:

\n GOVERNMENT REGULATION ON THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING.\n

\n\n\n \n \n \n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Government Regulation, the following definitions apply:

Business Licensing is legal permission granted to Business Actors to start and carry out their businesses and/or activities.
Risk refers to the potential for injury or loss from a danger or a combination of the likelihood and consequences of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=207727b4-b12c-4279-be32-6d684055fe9d","actionData","errors"]