[{"_1":2,"_170":-5,"_171":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","301b39a8-53fc-49ea-bd97-ecc04177f5eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_166":167,"_168":169},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_164":165},"title","Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana","short_title","Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981","number","8","year","1981","published_date","1981-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hukum Acara Pidana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hukum Acara - Pidana
1981
Undang-undang (UU) NO. 8, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Hukum Acara Pidana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. \n Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, Nomor 34/PUU-XI/2013,\r\nnomor 65/PUU-VIII/2010, nomor 17/PUU-IX/2011, dan nomor 65/PUU-IX/2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya;\n2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.","scope_and_parties","","policy_content","

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disusun untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara. Undang-undang ini mengatur secara rinci proses hukum acara pidana, termasuk definisi dan wewenang dari berbagai pihak yang terlibat seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk tidak dianggap bersalah sampai terbukti di pengadilan. Undang-undang ini menekankan pentingnya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

","transitional_provisions","1. Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.\n2. Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025","a339935d-66fb-48f6-9636-7e885ce12967","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[122,128,132,136,140,144,148,152,156,160],{"_123":124,"_101":125,"_126":127},"nomor_putusan","231/PUU-XXIII/2025","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/240/putusan_mkri_231-PUU-XXIII-2025.pdf","teks","Frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan”.",{"_123":129,"_101":130,"_126":131},"103/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/25/103_PUU-XIV_2016.pdf","Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa \"surat putusan pemidanaan memuat\" sepanjang tidak dimaknai \"surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat\".",{"_123":133,"_101":134,"_126":135},"33/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/42/33_PUU-XIV_2016.pdf","Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.",{"_123":137,"_101":138,"_126":139},"130/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/28/130_PUU-XIII_2015.pdf","Pasal 109 ayat (1) Udang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa \"penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum\" tidak dimaknai \"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.\"",{"_123":141,"_101":142,"_126":143},"102/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/24/102_PUU-XIII_2015.pdf","Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa \"suatu perkara sudah mulai diperiksa\" tidak dimaknai \"permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.\"",{"_123":145,"_101":146,"_126":147},"21/PUU-XII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/38/21_PUU-XII_2014.pdf","a. Frasa \"bukti permulaan,\" \"bukti permulaan yang cukup\", dan \"bukti yang cukup\" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa \"bukti permulaan,\" \"bukti permulaan yang cukup\", dan \"bukti yang cukup\" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.\r\nb. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan,\r\nbertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_123":149,"_101":150,"_126":151},"34/PUU-XI/2013","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/85/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahucap-6Maret2014.pdf","Pasal 268 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_123":153,"_101":154,"_126":155},"3/PUU-XI/2013","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/214/putusan_sidang_%203_PUU-XI_2013.pdf","Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”",{"_123":157,"_101":158,"_126":159},"65/PUU-IX/2011","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/80/putusan_sidang_65%20PUU-2011-TELAH%20BACA%2001-05-2012.pdf","Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara\r\nPidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dna tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_123":161,"_101":162,"_126":163},"65/PUU-VIII/2010","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/79/putusan_sidang_65%20PUU_TELAH_BACA.pdf","Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945\r\ndan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 1981
CONCERNING
CRIMINAL PROCEDURE LAW

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Republic of Indonesia is a rule of law state based on Pancasila and the 1945 Constitution which upholds human rights and guarantees all citizens equality before the law and government and is obliged to uphold the law and government without exception;
that for the sake of development in the legal field as stipulated in the Broad Guidelines of State Policy (Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1978) it is necessary to make efforts to improve and refine the development of national law by carrying out codification and unification of law in the framework of the real implementation of the Archipelago Insight;
that such national legal development in the field of criminal procedure law is so that the public can appreciate their rights and obligations and to improve the development of the attitude of law enforcement officials in accordance with their respective functions and authorities towards the upholding of law, justice and protection of human dignity, order and legal certainty for the sake of the implementation of the rule of law in accordance with the 1945 Constitution;
that the criminal procedure law as contained in Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad of 1941 Number 44) in conjunction with Law Number 1 Emergency Law of 1951 (State Gazette of 1951 Number 9, Supplement to the State Gazette Number 81) and all implementing regulations and provisions regulated in other legislation regarding criminal procedure law, needs to be revoked, because it is no longer in accordance with the ideals of national law;
that therefore it is necessary to enact a law on criminal procedure law to implement justice for courts within the general court and the Supreme Court by regulating the rights and obligations of those involved in the criminal process, so that the main foundation of the rule of law can be upheld.

In view of:

Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1978;
Law Number 14 of 1970 concerning Basic Provisions of Judicial Power (State Gazette of 1970 Number 74, Supplement to the State Gazette Number 2951).

With the approval of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DECIDES:

Revoking:	1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad of 1941 Number 44) in conjunction with Law Number 1 Emergency Law of 1951 (State Gazette of 1951 Number 9, Supplement to the State Gazette Number 81) along with all implementing regulations; 2. Provisions regulated in other laws and regulations; provided that what is stated in numbers 1 and 2, as lonjang hal itu mengenai hukum acara pidana.
Establishes:	LAW CONCERNING CRIMINAL PROCEDURE LAW.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=301b39a8-53fc-49ea-bd97-ecc04177f5eb","actionData","errors"]