[{"_1":2,"_164":-5,"_165":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","33080074-508d-4f64-a440-03ae930d4001","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_160":161,"_162":163},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_158":159},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946","number","1","year","1946","published_date","1946-02-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan tentang Hukum Pidana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1946
Undang-undang (UU) NO. 1,
Undang-undang (UU) TENTANG Peraturan tentang Hukum Pidana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda (Verordeningen van het Militair Gezag).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Nama 'Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie' menjadi 'Wetboek van Strafrecht'.\n2. Berbagai pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah untuk menggantikan istilah dan jabatan dari era Hindia-Belanda ke istilah dan jabatan Indonesia.","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertujuan untuk menyesuaikan peraturan hukum pidana dengan keadaan Indonesia pasca kemerdekaan. Hal ini dilakukan dengan mencabut peraturan hukum pidana Jepang dan mengembalikan peraturan hukum pidana Hindia-Belanda yang berlaku pada 8 Maret 1942, dengan penyesuaian seperlunya.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur perubahan istilah dan jabatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari istilah Belanda ke istilah Indonesia, seperti mengganti 'Directeur van Justitie' menjadi 'Minister van Justitie' dan 'Gouverneur-Generaal' menjadi 'President'. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka dianggap tidak berlaku sementara.

","transitional_provisions","1. Untuk hak dan kewajiban yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, penyelesaiannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini.\n2. Undang-Undang ini mulai berlaku untuk pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan untuk daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.","sanctions","1. Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.\n2. Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas yang tidak diakui oleh Pemerintah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.\n3. Barang siapa menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.","revokes",[],"revoked_by",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007","ef03e114-d184-4bdc-9087-00c5ddfd95a3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114,118,122],{"_97":115,"_99":116,"_36":117},"UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45342/uu-no-27-tahun-1999","33ed1c24-9388-433f-93ac-44d31856074e",{"_97":119,"_99":120,"_36":121},"UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47208/uu-no-4-tahun-1976","086ec7fe-2536-4a86-9f72-84b0aca3e13e",{"_97":123,"_99":124,"_36":125},"UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52862/uu-no-73-tahun-1958","8658965a-bca8-44ce-a749-9adebdc40d6a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[136,142,146,150,154],{"_137":138,"_99":139,"_140":141},"nomor_putusan","78/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/195/putusan_mkri_78_PUU-XXI_2023.pdf","teks","1). Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2). Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.",{"_137":143,"_99":144,"_140":145},"118/PUU-XX/2022","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/228/putusan_mkri_118_PUU-XX_2022.pdf","Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.”",{"_137":147,"_99":148,"_140":149},"31/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/41/31_PUU-XIII_2015.pdf","Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa \"kecuali berdasarkan Pasal 316\" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_137":151,"_99":152,"_140":153},"6/PUU-V/2007","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/100/putusan_sidang_Putusan%206PUU.2007tgl17072007.pdf","Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_137":155,"_99":156,"_140":157},"013-022/PUU-IV/2006","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/123/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf","Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana\r\nbertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW NUMBER 1 OF 1946
CONCERNING
CRIMINAL LAW REGULATIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that before a new criminal law can be formed, it is necessary to adjust the criminal law regulations to the current situation; \n \n
In view of :	\n \n Article 5, paragraph 1 of the Constitution, Article IV of the Transitional Provisions of the Constitution and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia dated October 10, 1945 No. 2; \n \n

With the approval of the Central National Committee Working Body:

Decides:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

LAW CONCERNING CRIMINAL LAW REGULATIONS.

Article 1

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=33080074-508d-4f64-a440-03ae930d4001","actionData","errors"]