[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","70770233-0113-49cb-95a1-a506264bc14b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021","number","35","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja","subject_matter","PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT; 3) uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT; 4) pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya; 5) waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu; 6) Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; 7) batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang; 8) tata cara Pemutusan Hubungan Kerja; dan 9) pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - Alih Daya - Waktu Kerja - Waktu Istirahat - Pemutusan Hubungan Kerja - PHK - PKWT
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35, LN.2021/No.45, TLN No.6647, jdih.setkab.go.id : 42 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT; 3) uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT; 4) pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya; 5) waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu; 6) Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; 7) batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang; 8) tata cara Pemutusan Hubungan Kerja; dan 9) pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Penjelasan 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini merupakan peraturan baru yang ditetapkan untuk mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan sebelumnya, melainkan menjadi kerangka hukum yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

","scope_and_parties","

Pihak yang Diatur:

Pengusaha, yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
Pekerja/Buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh.

Objek yang Diatur:

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Alih daya dan perlindungan Pekerja/Buruh dalam konteks tersebut.
Waktu kerja, waktu istirahat, dan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja.

","policy_content","

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Perjanjian Kerja harus dibuat secara tertulis atau lisan.
Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

2. Penambahan dalam Peraturan:

Pengaturan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang lebih rinci.
Ketentuan mengenai perlindungan Pekerja/Buruh dalam konteks alih daya.
Pengaturan tentang uang kompensasi yang lebih jelas dan terperinci.

3. Penghapusan dalam Peraturan:

Tidak ada ketentuan yang dihapus dari peraturan sebelumnya, namun peraturan ini menggantikan dan memperbarui ketentuan yang ada.

4. Perubahan dalam Peraturan:

Perubahan definisi dan ruang lingkup mengenai hubungan kerja dan jenis perjanjian kerja.
Perubahan ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat.
Perubahan mekanisme pemutusan hubungan kerja dan hak-hak yang timbul akibatnya.

5. Perubahan Substansi Kewenangan:

Peningkatan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan usaha bagi Perusahaan Alih Daya.
Penegasan tanggung jawab Pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 63 menyatakan bahwa PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT tersebut. Selain itu, uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir akan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

","sanctions","

Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

Teguran tertulis.
Pembatasan kegiatan usaha.
Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
Pembekuan kegiatan usaha.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 35 OF 2021

CONCERNING

FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENTS, OUTSOURCING, WORKING TIME AND

REST PERIODS, AND TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

\n ","pdf_url","/proxy/pdf?id=70770233-0113-49cb-95a1-a506264bc14b","actionData","errors"]

COPYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAGOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 35 OF 2021CONCERNINGFIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENTS, OUTSOURCING, WORKING TIME ANDREST PERIODS, AND TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS

Considering:

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 35 OF 2021

CONCERNING

FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENTS, OUTSOURCING, WORKING TIME AND

REST PERIODS, AND TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS