[{"_1":2,"_189":-5,"_190":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","75a14ec4-d860-4ad5-975f-76246ba6dc47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_185":186,"_187":188},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_151":152,"_153":154,"_155":156,"_157":158,"_159":160,"_183":184},"title","Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003","number","13","year","2003","published_date","2003-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketenagakerjaan","subject_matter","Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pembinaan; pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan
2003
Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pembinaan; pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. \n Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, peraturan perundang-undangan yang dicabut yaitu: Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647); Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya\r\nUU Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia; UU Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan; UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing; UU Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana; UU Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital; UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; dan UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang. \n Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan nomor 27/PUU-IX/2011, nomor 37/PUU-IX/2011, dan nomor 58/PUU-IX/2011. \n Penjelasan : 49 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);\n2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);\n3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);\n4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);\n5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);\n6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);\n7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);\n8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);\n9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 );\n10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);\n11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);\n12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);\n13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);\n14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);\n15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).","scope_and_parties","","policy_content","Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk:\n\n1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.\n2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.\n3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.\n4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.\n\nKetentuan substansial dalam undang-undang ini mencakup:\n\n* **Perencanaan Tenaga Kerja:** Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja, meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan mikro, yang disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan.\n* **Pelatihan Kerja:** Pelatihan kerja diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja.\n* **Penempatan Tenaga Kerja:** Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.\n* **Penggunaan Tenaga Kerja Asing:** Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. TKA wajib memiliki tenaga kerja pendamping WNI untuk alih teknologi dan keahlian.\n* **Hubungan Kerja:** Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.\n* **Perlindungan Pekerja:** Undang-undang ini mengatur perlindungan bagi pekerja penyandang cacat, anak, dan perempuan, termasuk batasan waktu kerja dan kondisi kerja tertentu. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga diatur, dengan mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen K3.\n* **Pengupahan:** Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, termasuk upah minimum, upah lembur, dan upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu.\n* **Hubungan Industrial:** Hubungan industrial dilaksanakan melalui serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.\n* **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):** Undang-undang ini mengatur prosedur PHK, termasuk kewajiban perundingan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.","transitional_provisions","Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 74 (mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 500.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 167 ayat (5) (tidak memberikan uang pesangon saat PHK karena pensiun jika tidak ikut program pensiun) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 500.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 100.000.000,00.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148 dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 dan paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[95,101,105,109,113,117,121,125],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44997/uu-no-28-tahun-2000","3e7c5a7f-392a-4230-9b7c-b6291e97cf0b",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45490/uu-no-11-tahun-1998","19ebff0b-521b-4beb-9b39-4c944e698e5a",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46026/uu-no-25-tahun-1997","d39b854f-39a6-4604-a5b8-674db005398f",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49118/uu-no-14-tahun-1969","356405ae-b7c6-46c2-92d7-892bcee7fad9",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51154/uu-no-8-tahun-1961","90f63588-bf5c-4ac7-b44c-4cd1aebdc76a",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51603/uu-no-3-tahun-1958","120e69f8-b763-40d6-bed3-4a518001c979",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50406/uu-no-21-tahun-1954","dda678c3-c2aa-4910-827a-e6c675fc3846",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39807/uu-no-1-tahun-1951","12b72375-ac42-426b-a3be-c6a2f9c93921","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[139,143,147],{"_96":140,"_98":141,"_36":142},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_96":144,"_98":145,"_36":146},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_96":148,"_98":149,"_36":150},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[161,167,171,175,179],{"_162":163,"_98":164,"_165":166},"nomor_putusan","13/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/1/13_PUU-XV_2017.pdf","teks","Frasa \"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama\" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_162":168,"_98":169,"_165":170},"72/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/54/72_PUU-XIII_2015.pdf","Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa \"tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan\" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_162":172,"_98":173,"_165":174},"7/PUU-XII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/93/putusan_sidang_2235_20170608075000_7_PUU_2014-UU-Ketenagakerjaan-KABUL-telahucap-4Nov2015-qrcode-wmActionWiz.pdf","Frasa \"demi hukum\" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat:\r\n1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan\r\n2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.\"",{"_162":176,"_98":177,"_165":178},"100/PUU-X/2012","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/81/putusan_sidang_100%20PUU%202012%20-%20telah%20ucap%2019%20September%202013.pdf","Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\nIndonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_162":180,"_98":181,"_165":182},"012/PUU-I/2003","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/132/Putusan012PUUI2003.pdf","Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:\r\n• Pasal 158;----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n• Pasal 159;----------------------------------------------------------------------------------------------------\r\n• Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan atas pengaduan \r\npengusaha …”;--------------------------------------------------------------------------------------------\r\n• Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”;-\r\n• Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1)…”;----------\r\n• Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat \r\n(1)…” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------\r\nbertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2003
CONCERNING
LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that national development is carried out in the context of developing the whole Indonesian human and developing the entire Indonesian society to realize a prosperous, just, and equitable society, both materially and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that in the implementation of national development, labor has a very important role and position as the subject and object of development;
that in accordance with the role and position of labor, labor development is needed to improve the quality of labor and its participation in development as well as increasing the protection of labor and their families in accordance with human dignity;
that protection of labor is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers and guarantee equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers/laborers and their families while still paying attention to the development of business progress;
that several laws in the field of labor are considered no longer in accordance with the needs and demands of labor development, therefore it is necessary to revoke and/or withdraw them;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, d, and e, it is necessary to form a Law concerning Labor;

In view of:

Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (2), Article 27 paragraph (2), Article 28, and Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With the joint approval of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

LAW CONCERNING LABOR.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=75a14ec4-d860-4ad5-975f-76246ba6dc47","actionData","errors"]