[{"_1":2,"_149":-5,"_150":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","8bbd2fef-6500-4a61-bfc3-db8491bf617c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_145":146,"_147":148},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_143":144},"title","Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009","number","32","year","2009","published_date","2009-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP\r\n3. PERENCANAAN\r\n4. PEMANFAATAN\r\n5. PENGENDALIAN\r\n6. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN\r\nSERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN\r\n7. SISTEM INFORMASI\r\n8. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH\r\n9. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN\r\n10. PERAN MASYARAKAT\r\n11. PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF\r\n12. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN\r\n13. PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN\r\n14. KETENTUAN PIDANA\r\n15. KETENTUAN PERALIHAN\r\n16. KETENTUAN PENUTUP","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup
2009
Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG : 71 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;\r\nbahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;\r\nbahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;\r\nbahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;\r\nbahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP\r\n3. PERENCANAAN\r\n4. PEMANFAATAN\r\n5. PENGENDALIAN\r\n6. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN\r\nSERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN\r\n7. SISTEM INFORMASI\r\n8. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH\r\n9. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN\r\n10. PERAN MASYARAKAT\r\n11. PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF\r\n12. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN\r\n13. PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN\r\n14. KETENTUAN PIDANA\r\n15. KETENTUAN PERALIHAN\r\n16. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009. \n Mencabut\r\n\r\nUU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.\r\nPersyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 110 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)","scope_and_parties","","policy_content","

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah penurunan kualitas lingkungan yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta dampak perubahan iklim yang semakin parah. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memastikan pembangunan ekonomi nasional dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketentuan substansial mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, kewajiban perizinan seperti Amdal dan UKL-UPL, serta pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 dan bahan berbahaya lainnya. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup. 2. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 4. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. 5. Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46018/uu-no-23-tahun-1997","4d751caf-1ae5-4181-a14f-0d9a15a47321","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111,115,119],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_96":116,"_98":117,"_36":118},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_96":120,"_98":121,"_36":122},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[133,139],{"_134":135,"_98":136,"_137":138},"nomor_putusan","119/PUU-XXIII/2025","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/217/119_PUU-XXIII_2025.pdf","teks","Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”",{"_134":140,"_98":141,"_137":142},"18/PUU-XII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/92/putusan_sidang_2110_18%20PUU%202014-UU_32_2009_Lingkungan-telahucap-21Jan2015-FINAL-%20wmActionWiz.pdf","a. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.\"\r\nb. Kata \"dapat\" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.\r\nc. Frasa \"tindak pidana pidana lingkungan hidup\" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undnag-undang ini.\"","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2009
ON
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that a good and healthy environment is a fundamental right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that national economic development as mandated by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia is organized based on the principles of sustainable development and environmental awareness;
that the spirit of regional autonomy in the administration of the Unitary State of the Republic of Indonesia has brought about changes in relations and authorities between the Central Government and regional government, including in the field of environmental protection and management;
that the declining quality of the environment has threatened the survival of human life and other living creatures, so it is necessary to carry out environmental protection and management that is genuine and consistent by all stakeholders;
that increasing global warming is causing climate change, thereby exacerbating the decline in environmental quality, therefore it is necessary to carry out environmental protection and management;
that in order to better guarantee legal certainty and provide protection for the right of every person to a good and healthy environment as part of the protection of the entire ecosystem, it is necessary to update Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, d, e, and f, it is necessary to form a Law concerning Environmental Protection and Management;

In view of:

Article 20, Article 21, Article 28H paragraph (1), and Article 33 paragraphs (3) and (4) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With Joint Approval
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

To stipulate:

LAW CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=8bbd2fef-6500-4a61-bfc3-db8491bf617c","actionData","errors"]