[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebbad240-95ac-42e1-a38f-e27edd8bf076","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025","number","32","year","2025","published_date","2025-12-05","effective_date","2025-12-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL, penyelenggaran BNPL, penagihan, pelaporan, penghentian penyelenggraan BNPL, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERBANKAN
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 32, BN.2025 (44/13 hlm)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mendukung\tterciptanya ekosistem pembiayaan digital di sektor\tkeuangan yang andal, diperlukan pengaturan yang\tbertujuan memberikan\r\nkepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta\r\nmelindungi kepentingan konsumen dan stabilitas\r\nsektor jasa keuangan;\r\nb.\tbahwa dalam menyelenggarakan model bisnis beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) memerlukan\r\npengaturan agar penyelenggaraannya sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later);\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL, penyelenggaran BNPL, penagihan, pelaporan, penghentian penyelenggraan BNPL, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2025. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur penyelenggaraan fasilitas pembiayaan beli sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later - BNPL) yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa. Lembaga jasa keuangan yang dapat menyelenggarakan BNPL meliputi Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. Penyelenggaraan BNPL oleh Bank Umum mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum, sementara Perusahaan Pembiayaan memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. BNPL harus memenuhi karakteristik tertentu, seperti ditujukan untuk pembelian barang/jasa nontunai, tanpa agunan, memiliki limit, pembayaran sesuai skema angsuran, dan diproses melalui sistem elektronik. Penyelenggaraan dapat bersifat konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, dan pelindungan data pribadi. Kerja sama dengan pihak lain dimungkinkan dengan tetap memperhatikan keterbukaan informasi kepada konsumen. Informasi penting mengenai pembiayaan harus disampaikan kepada calon nasabah/debitur. Mekanisme penagihan dan pelaporan penyelenggaraan BNPL juga diatur, serta ketentuan mengenai penghentian penyelenggaraan BNPL atas inisiatif lembaga jasa keuangan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan digital yang andal, memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan dalam penyelenggaraan model bisnis beli sekarang bayar nanti (BNPL). BNPL didefinisikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa. Lembaga jasa keuangan yang dapat menyelenggarakan BNPL adalah Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. Penyelenggaraan oleh Bank Umum mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum, sedangkan Perusahaan Pembiayaan memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. BNPL harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu pembiayaan pembelian barang/jasa nontunai, tanpa agunan, memiliki limit, pembayaran sesuai skema angsuran, dan diproses melalui sistem elektronik. Penyelenggaraan dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, dan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan BNPL. Kerja sama dengan pihak lain diperbolehkan dengan syarat keterbukaan informasi kepada konsumen. Informasi penting mengenai pembiayaan, termasuk sumber dana, jumlah cicilan, dan informasi lain yang ditetapkan OJK, wajib disampaikan kepada calon nasabah/debitur. Mekanisme penagihan mengacu pada peraturan pelindungan konsumen, dan laporan penyelenggaraan BNPL harus disampaikan kepada OJK. Penghentian penyelenggaraan BNPL dapat dilakukan atas inisiatif lembaga jasa keuangan atau perintah OJK jika terdapat pelanggaran, peningkatan profil risiko, atau jumlah pengaduan nasabah yang tidak terselesaikan.","transitional_provisions","1. Perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.\n2. Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang telah menyelenggarakan BNPL sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, harus melakukan penyesuaian pemenuhan karakteristik BNPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.\n3. Perubahan terhadap perjanjian pembiayaan BNPL dan perubahan terhadap perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban memberikan informasi yang perlu diperhatikan kepada calon nasabah/calon debitur dan/atau nasabah/debitur pada Sistem Elektronik dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif (paling banyak Rp15.000.000.000,00), pencabutan izin produk dan/atau layanan, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Sanksi administratif berupa pembatasan, pembekuan, pemberhentian pengurus, pencabutan izin produk/layanan, dan pencabutan izin usaha dapat dikenai dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 32 OF 2025

CONCERNING

THE PROVISION OF BUY NOW PAY LATER SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to support the creation of a reliable digital financing ecosystem in the financial sector, regulations are needed that aim to provide legal certainty, strengthen governance, and protect consumer interests and the stability of the financial services sector;
that in providing the buy now pay later business model, regulations are required to ensure its implementation is in line with prudential principles, good governance, and supports the growth of a healthy and sustainable financial services industry;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Financial Services Authority concerning the Provision of Buy Now Pay Later;

Recalling:

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

DECIDES:

\n \n \n \n \n \n \n

Establishes:

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CONCERNING THE PROVISION OF BUY NOW PAY LATER SERVICES.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebbad240-95ac-42e1-a38f-e27edd8bf076","actionData","errors"]