[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee23c8a1-ca5e-4aaa-80bb-aeb0c9ba0ccb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi","short_title","Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007","number","30","year","2007","published_date","2007-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Energi","subject_matter","pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;\r\n cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;\r\n keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;\r\n kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;\r\n kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;\r\n hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;\r\n pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;\r\n penelitian dan pengembangan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

energi
2007
Undang-undang (UU) NO. 30, LN.2007/NO.96, TLN NO.4746, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Energi
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;\r\nbahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu;\r\nbahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;\r\n cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;\r\n keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;\r\n kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;\r\n kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;\r\n hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;\r\n pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;\r\n penelitian dan pengembangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2007. \n \r\n- \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.\r\nRencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.\r\nKetentuan mengenai pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Peraturan Baru: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah undang-undang baru yang menetapkan kerangka hukum nasional untuk pengelolaan energi di Indonesia.
Menggantikan Peraturan Sebelumnya: Dalam teks Undang-Undang ini tidak disebutkan pencabutan atau penggantian secara tegas terhadap undang-undang tertentu. Namun Pasal 31 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan demikian UU ini secara efektif menggantikan dan/atau mengesampingkan ketentuan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan UU 30/2007.
Mengubah Peraturan Sebelumnya: UU ini tidak memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan perubahan (amendemen) terhadap pasal tertentu dari undang-undang lain. Perubahan terhadap peraturan pelaksana atau perangkat perundang-undangan terkait diharapkan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau peraturan pelaksanaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan ketentuan pelaksana yang relevan.
Status Berlaku: Undang-Undang ini diundangkan dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 34). Ketentuan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 33). Pembentukan Dewan Energi Nasional diwajibkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan (Pasal 32). Sampai pembentukan Dewan Energi Nasional, Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan fungsi terkait dan menyesuaikan kebijakan dengan UU ini (Pasal 31 ayat (2)–(3)).

","scope_and_parties","

Ruang Lingkup

Objek yang Diatur:\n
- Sumber daya energi (fosil, panas bumi, hidro skala besar, nuklir, sumber energi baru dan terbarukan);
- Penyediaan, pemanfaatan, pengusahaan, dan jasa energi;
- Cadangan penyangga dan cadangan strategis energi;
- Kebijakan energi nasional dan rencana umum energi (nasional dan daerah);
- Harga energi, subsidi, konservasi energi, keselamatan dan lingkungan dalam kegiatan energi;
- Kerja sama internasional di bidang energi; penelitian dan pengembangan teknologi energi; serta penanggulangan krisis/darurat energi.
\n
Pihak yang Diatur:\n
- Pemerintah Pusat (Presiden dan Menteri yang membidangi energi);
- Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota);
- Dewan Energi Nasional (lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden) dan sekretariatnya;
- Badan usaha (termasuk BUMN, BUMD, koperasi, swasta), bentuk usaha tetap (perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi beroperasi di Indonesia), dan perseorangan yang melakukan pengusahaan energi atau jasa energi;
- Masyarakat, konsumen, akademisi, pelaku industri, penyedia jasa energi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Produsen peralatan hemat energi serta pihak yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan energi.
\n
Ruang lingkup penerapan: UU ini berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatur hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi; mencakup sektor publik dan swasta serta entitas domestik dan asing yang menjalankan kegiatan energi di wilayah Indonesia. Pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Presiden sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan Latar Belakang: UU ini dibuat untuk menegaskan penguasaan negara atas sumber daya energi, menjamin ketahanan dan ketersediaan energi, mendorong kemandirian pengelolaan energi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan akses masyarakat terhadap energi, mengembangkan industri energi nasional, serta melindungi fungsi lingkungan hidup (Pasal 1–3 dan Penjelasan Umum).
Kewajiban dan Hak:\n
- Hak: Setiap orang berhak memperoleh energi (Pasal 19 ayat (1)).
- Kewajiban Pemerintah: menyediakan cadangan penyangga energi (Pasal 5), menetapkan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi (Pasal 11, 17), menyusun peraturan pelaksanaan (Pasal 33), serta menyediakan subsidi untuk kelompok tidak mampu (Pasal 7 ayat (2)).
- Kewajiban Pemerintah Daerah: menyusun rencana umum energi daerah sesuai rencana nasional dan melaksanakan pembinaan/pengawasan sesuai kewenangan (Pasal 18, 26).
- Kewajiban Badan Usaha: memberdayakan masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, memfasilitasi penelitian & pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan bidang energi (Pasal 24).
- Kewajiban Umum dalam Kegiatan Energi: menggunakan teknologi ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan keselamatan (Pasal 8), memaksimalkan kandungan dalam negeri (Pasal 9), dan melaksanakan konservasi energi (Pasal 25).
\n
Prinsip-prinsip Utama: pengelolaan energi berlandaskan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, keterpaduan, dan mengutamakan kemampuan nasional (Pasal 2).
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan:\n
- Pembentukan Dewan Energi Nasional oleh Presiden untuk merancang kebijakan, menetapkan rencana umum energi nasional, langkah penanggulangan krisis/darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lintas sektoral (Pasal 12–16).
- Penyusunan rencana umum energi nasional oleh Pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat; rencana umum energi daerah oleh pemerintah daerah (Pasal 17–18).
- Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan; jasa energi hanya oleh badan usaha dan perseorangan dan tunduk pada klasifikasi jasa energi (Pasal 23).
- Penetapan harga energi berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan dan mekanisme subsidi untuk kelompok tidak mampu; ketentuan teknis diatur dalam peraturan lebih lanjut (Pasal 7).
- Pemberian kemudahan/insentif dan disinsentif untuk mendorong penyediaan, pemanfaatan, dan konservasi energi baru/terbarukan serta peralatan hemat energi diatur melalui Peraturan Pemerintah/Daerah (Pasal 20, 21, 22, 25).
- Ketentuan keselamatan, standardisasi, dan perlindungan lingkungan menjadi persyaratan wajib bagi setiap kegiatan pengelolaan energi (Pasal 8).
- Penelitian dan pengembangan difasilitasi dan didanai oleh Pemerintah, pemerintah daerah, APBN/APBD, serta swasta; pengembangan energi baru/terbarukan didorong (Pasal 29).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Implementasi

Masa Berlaku dan Implementasi: UU mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 34). Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 33). Dewan Energi Nasional harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah UU diundangkan (Pasal 32).
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:\n
- Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan UU ini; artinya, perizinan, kontrak, dan aturan yang ada tetap mengikat selama tidak bertentangan dengan ketentuan baru.
- Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai Dewan Energi Nasional terbentuk; kebijakan yang dikeluarkan Badan Koordinasi Energi Nasional sebelum pembentukan Dewan harus disesuaikan dengan UU ini (Pasal 31 ayat (3)).
\n
Batas Waktu Penyesuaian: Paling lambat 6 bulan untuk pembentukan Dewan Energi Nasional; paling lambat 1 tahun untuk peraturan pelaksanaan yang menguraikan mekanisme teknis, insentif, klasifikasi jasa energi, dan ketentuan teknis lainnya (Pasal 32–33). Entitas di sektor energi harus memantau dan menyesuaikan praktik operasionalnya sesuai dengan peraturan pelaksana yang akan diterbitkan.
Grandfathering Clauses: Tidak terdapat klausul 'grandfathering' eksplisit yang menyatakan pengecualian permanen bagi kegiatan atau izin yang diterbitkan sebelum UU ini. Namun, Pasal 31 memberikan mekanisme sementara: peraturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini, sehingga secara praktis beberapa hak/izin lama dapat terus berlaku sampai ada penyesuaian atau penggantian oleh peraturan pelaksanaan.

","sanctions","

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n\n\nLaw Number 30 Year 2007 on Energy (English)\n\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 30 OF 2007

CONCERNING

ENERGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

Considering:

a. that energy resources are natural wealth as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people;

b. that the role of energy is very important for increasing economic activity and national resilience, therefore energy management covering supply, utilization, and business activities must be carried out fairly, sustainably, rationally, optimally, and integrally;

c. that reserves of non-renewable energy resources are limited, therefore diversification activities of energy resources are necessary so that energy availability is guaranteed;

d. that based on the considerations referred to in letters a, b, and c it is necessary to establish a Law on Energy;

\n\n

Remembering:

Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 21, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

\n\n

With Joint Approval

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

DECIDING:

Establishing: THE LAW ON ENERGY

\n\n

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

\n\n

Article 1

In this Law what is meant by:

Energy is the ability to perform work which can be in the form of heat, light, mechanical, chemical, and electromagnetic.
Energy source is something that can produce energy, either directly or through a conversion or transformation process.
Energy resources are natural resources that can be utilized, either as an energy source or as energy.
New energy source is an energy source that can be produced by new technology whether derived from renewable energy sources or non-renewable energy sources, including nuclear, hydrogen, coal bed methane, liquefied coal, and gasified coal.
New energy is energy derived from new energy sources.
Renewable energy sources are energy sources produced from energy resources that are sustainable if managed properly, including geothermal, wind, bioenergy, sunlight, flow and waterfall, and movement and temperature differences of sea layers.
Renewable energy is energy derived from renewable energy sources.
Non-renewable energy sources are energy sources produced from energy resources that will be exhausted if continuously exploited, including petroleum, natural gas, coal, peat, and oil shale.
Non-renewable energy is energy derived from non-renewable energy sources.
Environment is an integration of space with all objects, forces, conditions, and living beings, including humans and their behavior, which affect the continuity of life and the welfare of humans and other living beings.
Preservation of environmental functions is a series of efforts to maintain the continuity of the carrying capacity and load capacity of the environment.
Business entity is a company in the form of a legal entity that conducts business activities of a permanent, continuous nature, and established in accordance with statutory provisions, and operates and is domiciled within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Permanent business form is a business entity established and incorporated outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia that conducts activities and is domiciled in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and must comply with the statutory regulations of the Republic of Indonesia.
Energy buffer reserve is the amount of availability of energy sources and energy stored nationally required to meet national energy needs within a certain period.
Energy supply is the activity or process of providing energy, either from domestic or foreign sources.
Energy utilization is the activity of using energy, either directly or indirectly, from energy sources.
Energy management is the administration of activities of supply, commercialization, and utilization of energy as well as provision of strategic reserves and conservation of energy resources.
Energy commercialization is the activity of organizing business for the supply and/or utilization of energy.
Energy service commercialization is the activity of organizing service businesses that are directly or indirectly related to the supply and/or utilization of energy.
Energy reserves are energy resources whose location, quantity, and quality are already known.
Energy diversification is diversification of the utilization of energy sources.
Strategic reserves are energy reserves for the future.
Energy conservation is a systematic, planned, and integrated effort to preserve domestic energy resources and increase the efficiency of their utilization.
Conservation of energy resources is the management of energy resources that guarantees their utilization from their supply while maintaining and improving their quality, value and diversity.
National energy policy is the energy management policy based on the principles of fairness, sustainability, and environmental insight in order to create energy independence and national energy resilience.
The National Energy Council is a national, independent, and permanent institution responsible for the national energy policy.
General energy plan is an energy management plan to meet energy needs in a region, inter-regional area, or nationally.
Central Government, hereinafter referred to as the Government, is the President of the Republic of Indonesia who holds the governmental power of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Regional government is the governor, regent, or mayor and regional apparatus as elements of regional government administration.
Minister is the minister whose field of duties is responsible for energy.

\n\n

CHAPTER II

PRINCIPLES AND OBJECTIVES

\n\n

Article 2

Energy is managed based on the principles of usefulness, rationality, efficiency, fairness, enhancement of added value, sustainability, public welfare, preservation of environmental functions, national resilience, and integration while prioritizing national capacity.

\n\n

Article 3

In order to support sustainable national development and increase national energy resilience, the objectives of energy management are:

achieving independence in energy management;
ensuring availability of domestic energy, both from domestic and foreign sources;
availability of energy sources from domestic and/or foreign sources for:\n
1. fulfillment of domestic energy needs;
2. fulfillment of raw material needs for domestic industry; and
3. increasing state foreign exchange;
\n
ensuring optimal, integrated, and sustainable management of energy resources;
efficient utilization of energy in all sectors;
achieving increased access for the underprivileged and/or those living in remote areas to energy to realize public welfare and prosperity fairly and evenly by:\n
1. providing assistance to increase energy availability for the underprivileged;
2. building energy infrastructure for underdeveloped areas to reduce inter-regional disparities;
\n
achieving development of domestic energy industry and energy services capabilities to be independent and enhance the professionalism of human resources;
creating employment; and
maintaining the preservation of environmental functions.

\n\n

CHAPTER III

ENERGY REGULATION

\n\n

First Section

Energy Resources

\n\n

Article 4

(1) Fossil energy resources, geothermal, large-scale hydro, and nuclear energy resources are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people.

(2) New energy resources and renewable energy resources are regulated by the state and utilized for the greatest prosperity of the people.

(3) Control and regulation of energy resources by the state as referred to in paragraphs (1) and (2) are carried out by the Government in accordance with statutory provisions.

\n\n

Second Section

Energy Buffer Reserves

\n\n

Article 5

(1) To ensure national energy resilience, the Government is obliged to provide energy buffer reserves.

(2) Provisions concerning the type, quantity, timing, and location of energy buffer reserves as referred to in paragraph (1) are further regulated by the National Energy Council.

\n\n

Third Section

Energy Crisis and Emergency Conditions

\n\n

Article 6

(1) An energy crisis is a condition of energy shortage.

(2) An energy emergency is a condition of disrupted energy supply due to interruption of energy facilities and infrastructure.

(3) In the event of an energy crisis and energy emergency as referred to in paragraphs (1) and (2) which result in disruption of government functions, social life, and/or economic activities, the Government is obliged to take necessary countermeasures.

\n\n

Fourth Section

Energy Prices

\n\n

Article 7

(1) Energy prices are set based on equitable economic value.

(2) The Government and regional governments provide subsidy funds for the underprivileged groups.

(3) Further provisions regarding energy prices and subsidy funds as referred to in paragraphs (1) and (2) are regulated by statutory provisions.

\n\n

Fifth Section

Environment and Safety

\n\n

Article 8

(1) Every energy management activity must prioritize the use of environmentally friendly technology and meet the requirements stipulated in environmental legislation.

(2) Every energy management activity must comply with safety provisions required by safety legislation which include standardization, security and safety of installations, as well as occupational safety and health.

\n\n

Sixth Section

Domestic Content Level

\n\n

Article 9

(1) Domestic content levels, both goods and services, must be maximized in energy commercialization.

(2) The Government must encourage the capability to supply domestic goods and services to support an independent, efficient, and competitive energy industry.

\n\n

Seventh Section

International Cooperation

\n\n

Article 10

(1) International cooperation in the field of energy may only be undertaken to:

ensure national energy resilience;
ensure availability of domestic energy; and
improve the national economy.

(2) International cooperation as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with statutory provisions.

(3) In the event the Government enters into an international agreement in the field of energy which has broad and fundamental consequences for the life of the people, related to state financial burdens and/or requires amendment or enactment of laws, it must obtain the approval of the House of Representatives.

\n\n

CHAPTER IV

ENERGY POLICY AND THE NATIONAL ENERGY COUNCIL

\n\n

First Section

National Energy Policy

\n\n

Article 11

(1) National energy policy includes, among others:

energy availability for national needs;
priorities for energy development;
utilization of national energy resources; and
national energy buffer reserves.

(2) National energy policy as referred to in paragraph (1) is established by the Government with the approval of the House of Representatives.

\n\n

Second Section

National Energy Council

\n\n

Article 12

(1) The President establishes the National Energy Council.

(2) The National Energy Council has the duties to:

design and formulate national energy policy to be established by the Government with the approval of the House of Representatives as referred to in Article 11 paragraph (2);
establish the national general energy plan;
determine measures to handle energy crisis and emergency conditions; and
supervise the implementation of cross-sectoral energy policies.

(3) The National Energy Council consists of leadership and members.

(4) The leadership of the National Energy Council consists of:

Chair: The President;
Vice Chair: The Vice President;
Daily Chair: The minister in charge of energy.

(5) Members of the National Energy Council consist of:

seven persons, either Ministers or other government officials who are directly responsible for supply, transportation, distribution, and utilization of energy; and
eight persons from stakeholders.

\n\n

Article 13

(1) Members of the National Energy Council as referred to in Article 12 paragraph (5) letter a are appointed and dismissed by the President.

(2) Members of the National Energy Council as referred to in Article 12 paragraph (5) letter b are elected by the House of Representatives.

(3) Members of the National Energy Council as referred to in Article 12 paragraph (5) letter b consist of:

2 (two) persons from academia;
2 (two) persons from industry;
1 (one) person from technology;
1 (one) person from environmental field; and
2 (two) persons from consumers.

(4) The Government proposes candidates for members of the National Energy Council as referred to in paragraph (2) to the House of Representatives twice the number from each stakeholder group as referred to in paragraph (3).

(5) The determination of candidates as referred to in paragraph (4) is carried out through a transparent and accountable screening process.

(6) Members of the National Energy Council as referred to in Article 12 paragraph (5) letter b are appointed and dismissed by the President.

(7) Further provisions regarding the procedure for screening candidates for members of the National Energy Council as referred to in paragraph (2) are regulated by Presidential Regulation.

\n\n

Article 14

(1) The term of office of Members of the National Energy Council who are Ministers and other Government officials ends after they no longer hold the positions as referred to in Article 12 paragraph (5) letter a.

(2) The term of office of members of the National Energy Council as referred to in Article 12 paragraph (5) letter b is 5 (five) years.

\n\n

Article 15

The budget of the National Energy Council is charged to the State Revenue and Expenditure Budget.

\n\n

Article 16

(1) In carrying out its duties, the National Energy Council is assisted by a secretariat general led by a secretary general.

(2) The secretary general is appointed and dismissed by the President.

(3) The organizational structure and working procedures of the Secretariat General of the National Energy Council are further regulated by the Decree of the Chair of the National Energy Council.

\n\n

Third Section

National General Energy Plan

\n\n

Article 17

(1) The Government prepares a draft national general energy plan based on national energy policy.

(2) In preparing the national general energy plan as referred to in paragraph (1), the Government involves regional governments and takes into account opinions and inputs from the public.

(3) Further provisions regarding the preparation of the national general energy plan are stipulated by Presidential Regulation.

\n\n

Fourth Section

Regional General Energy Plan

\n\n

Article 18

(1) Regional governments prepare regional general energy plans with reference to the national general energy plan as referred to in Article 17 paragraph (1).

(2) Regional general energy plans as referred to in paragraph (1) are established by regional regulations.

\n\n

Fifth Section

Rights and Roles of the Public

\n\n

Article 19

(1) Everyone has the right to obtain energy.

(2) The public, either individually or in groups, may participate in:

the preparation of the national general energy plan and regional general energy plans; and
the development of energy for public interest.

\n\n

CHAPTER V

ENERGY MANAGEMENT

\n\n

First Section

Supply and Utilization

\n\n

Article 20

(1) Energy supply is carried out through:

inventory of energy resources;
increasing energy reserves;
preparation of energy balance;
diversification, conservation, and intensification of energy sources and energy; and
ensuring smooth distribution, transmission, and storage of energy sources and energy.

(2) Energy supply by the Government and/or regional governments is prioritized in underdeveloped areas, remote areas, and rural areas using local energy sources, especially renewable energy sources.

(3) Areas producing energy resources are given priority to obtain energy from local energy sources.

(4) Supply of new energy and renewable energy must be increased by the Government and regional governments in accordance with their authorities.

(5) Energy supply from new energy sources and renewable energy sources carried out by business entities, permanent business forms, and individuals may obtain facilities and/or incentives from the Government and/or regional governments in accordance with their authorities for a certain period until economic value is achieved.

\n\n

Article 21

(1) Energy utilization is carried out based on the principles referred to in Article 2 by:

optimizing all potential of energy resources;
considering technological, social, economic, conservation, and environmental aspects; and
prioritizing meeting community needs and increasing economic activities in energy producing areas.

(2) Utilization of new energy and renewable energy must be increased by the Government and regional governments.

(3) Utilization of energy from new energy sources and renewable energy sources carried out by business entities, permanent business forms, and individuals may obtain facilities and/or incentives from the Government and/or regional governments in accordance with their authorities for a certain period until economic value is achieved.

\n\n

Article 22

(1) Further provisions regarding the provision of facilities and/or incentives by the Government and/or regional governments in accordance with their authorities, as referred to in Article 20 paragraph (5) and Article 21 paragraph (3) are regulated by Government Regulation and/or Regional Regulation.

(2) Further provisions regarding supply and utilization of energy by the Government and/or regional governments in accordance with their authorities as referred to in Articles 20 and 21 are regulated by Government Regulation and/or Regional Regulation.

\n\n

Second Section

Commercialization

\n\n

Article 23

(1) Energy commercialization includes commercialization of energy resources, energy sources, and energy.

(2) Energy commercialization may be conducted by business entities, permanent business forms, and individuals.

(3) Commercialization of energy services may only be conducted by business entities and individuals.

(4) Commercialization of energy services as referred to in paragraph (3) follows provisions on classification of energy services.

(5) Classification of energy services is stipulated among others to protect and give first opportunity in the use of domestic energy services.

(6) Further provisions regarding classification of energy services are regulated by Government Regulation.

(7) Commercialization of energy and energy services as referred to in paragraphs (1), (2), and (3) are carried out in accordance with statutory provisions.

\n\n

Article 24

(1) Business entities that carry out energy business activities as referred to in Article 23 are obliged, among others, to:

empower local communities;
maintain and preserve environmental sustainability functions;
facilitate research and development activities in energy; and
facilitate education and training in the field of energy.

(2) Further provisions regarding obligations of energy commercialization as referred to in paragraph (1) are regulated by Government Regulation.

\n\n

Third Section

Energy Conservation

\n\n

Article 25

(1) National energy conservation is the responsibility of the Government, regional governments, business actors, and the public.

(2) National energy conservation as referred to in paragraph (1) covers all stages of energy management.

(3) Energy users and producers of energy-efficient equipment who implement energy conservation are given facilities and/or incentives by the Government and/or regional governments.

(4) Energy source users and energy users who do not implement energy conservation are given disincentives by the Government and/or regional governments.

(5) Further provisions regarding implementation of energy conservation and provision of facilities, incentives, and disincentives as referred to in paragraphs (1), (2), (3), and (4) are regulated by Government Regulation and/or Regional Regulation.

\n\n

CHAPTER VI

AUTHORITY OF THE GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS

\n\n

Article 26

(1) Government authority in the field of energy includes, among others:

formulation of legislation;
determination of national policy;
establishment and enforcement of standards; and
establishment of procedures.

(2) Provincial government authority in the field of energy includes, among others:

formulation of provincial regulations;
guidance and supervision of commercialization across regencies/cities; and
determination of management policies across regencies/cities.

(3) Regency/city government authority in the field of energy includes, among others:

formulation of regency/city regulations;
guidance and supervision of commercialization in regency/city; and
determination of management policies in regency/city.

(4) The authorities of provincial and regency/city governments as referred to in paragraphs (2) and (3) are exercised in accordance with statutory provisions.

\n\n

CHAPTER VII

GUIDANCE AND SUPERVISION

\n\n

First Section

Guidance

\n\n

Article 27

Guidance for activities of managing energy resources, energy sources, and energy is carried out by the Government and regional governments.

\n\n

Second Section

Supervision

\n\n

Article 28

Supervision of activities of managing energy resources, energy sources, and energy is carried out by the Government, regional governments, and the public.

\n\n

CHAPTER VIII

RESEARCH AND DEVELOPMENT

\n\n

Article 29

(1) Research and development of science and technology for energy supply and utilization must be facilitated by the Government and regional governments in accordance with their authorities.

(2) Research and development as referred to in paragraph (1) are mainly directed to the development of new energy and renewable energy to support the development of an independent national energy industry.

(3) Funding for research and development activities as referred to in Article 29 is facilitated by the Government and regional governments in accordance with their authorities.

(4) Funding for research and development of science and technology of energy as referred to in paragraph (3) is sourced among others from the State Revenue and Expenditure Budget, Regional Revenue and Expenditure Budget, and private funds.

(5) Development and utilization of research results on new energy and renewable energy are financed from state revenues derived from non-renewable energy.

(6) Provisions regarding funding as referred to in paragraph (5) are further regulated by Government Regulation.

\n\n

CHAPTER IX

TRANSITIONAL PROVISIONS

\n\n

Article 31

(1) At the time this Law comes into force all legislative regulations in the field of energy remain in force as long as they do not conflict or have not been replaced pursuant to this Law.

(2) The National Energy Coordination Agency continues to perform its duties and functions until the National Energy Council is established.

(3) Before the National Energy Council is established, policies to be issued by the National Energy Coordination Agency shall be adjusted to this Law.

\n\n

CHAPTER X

CLOSING PROVISIONS

\n\n

Article 32

The National Energy Council must be established no later than 6 (six) months after this Law is promulgated.

\n\n

Article 33

Implementing regulations of this Law must be stipulated no later than 1 (one) year since this Law is promulgated.

\n\n

Article 34

This Law comes into force on the date of promulgation.

\n\n

To ensure that everyone is aware, order the promulgation of this Law by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

\n\n

Enacted in Jakarta on 10 August 2007

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

(signed)

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

\n\n

Promulgated in Jakarta on 10 August 2007

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

(signed)

\n\n

EXPLANATION OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 30 OF 2007

CONCERNING ENERGY

\n\n

GENERAL

Energy resources as natural wealth are a gift from God Almighty to the people and nation of Indonesia. In addition, energy resources are strategic natural resources and are very important for the public livelihood, particularly in increasing economic activities, employment opportunities, and national resilience, therefore energy resources must be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

\n\n

Energy management covering supply, utilization, and commercialization must be carried out fairly, sustainably, rationally, optimally, and integrally to provide added value for the economy of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia.

\n\n

Continuous supply, utilization, and commercialization of energy to improve public welfare in their implementation must be harmonious, proportional, and balanced with environmental functions.

\n\n

Considering the importance of energy resources, the Government needs to prepare an energy management plan to meet national energy needs based on long-term energy management policy. Based on the foregoing, it is necessary to establish a Law on Energy as a legal basis and guideline for regulation and management in the field of energy.

\n\n

The main material regulated in this Law includes:

energy regulation consisting of control and regulation of energy resources;
energy buffer reserves to ensure national energy resilience;
energy crisis and emergency conditions and energy prices;
authority of the Government and regional governments in regulation in the field of energy;
national energy policy, national general energy plan, and establishment of the National Energy Council;
rights and roles of the public in energy management;
guidance and supervision of management activities in the field of energy;
research and development.

\n\n

II. ARTICLE BY ARTICLE

\n\n

Article 1

Clear.

\n\n

Article 2

The meaning of the principle of usefulness is the principle in energy management that must meet the needs of the community.

The meaning of the principle of equitable efficiency is the principle in energy management that must achieve equitable access to energy at economical and affordable prices.

The meaning of the principle of enhancement of added value is the principle in energy management that must achieve optimal economic value.

The meaning of the principle of sustainability is the principle in energy management that must ensure the supply and use of energy for the present and future generations.

The meaning of the principle of public welfare is the principle in energy management that must achieve the greatest possible public welfare.

The meaning of the principle of preservation of environmental functions is the principle in energy management that must ensure better environmental function quality.

The meaning of the principle of national resilience is the principle in energy management that must achieve national capability in energy management.

The meaning of the principle of integration is the principle in energy management that must achieve integrated energy management across sectors.

\n\n

Article 3

Letter a: Clear.

Letter b: Clear.

Letter c: Clear.

Letter d: Clear.

Letter e: Utilization of energy in all sectors according to needs based on energy usage standards.

Letter f: Clear.

Letter g: Clear.

Letter h: Clear.

Letter i: Clear.

\n\n

Article 4

Clear.

\n\n

Article 5

Clear.

\n\n

Article 6

Clear.

\n\n

Article 7

Paragraph (1): The meaning of equitable economic value is a value/cost that reflects the cost of energy production, including environmental costs and conservation costs as well as profit which is studied based on the capability of the community and determined by the Government.

Paragraph (2): Clear.

Paragraph (3): Clear.

\n\n

Article 8

Clear.

\n\n

Article 9

Clear.

\n\n

Article 10

Clear.

\n\n

Article 11

Clear.

\n\n

Article 12

Clear.

\n\n

Article 13

Paragraph (1): Clear.

Paragraph (2): Clear.

Paragraph (3):

Letter a: The meaning of academia is energy experts originating from universities.
Letter b: The meaning of industry is practitioners engaged in the energy industry.
Letter c: The meaning of technology is experts in energy engineering technology.
Letter d: The meaning of environmental field is environmental experts in the field of energy.
Letter e: The meaning of consumers is the community of energy users.

Paragraph (4): Clear.

Paragraph (5): Clear.

Paragraph (6): Clear.

Paragraph (7): Clear.

\n\n

Article 14

Clear.

\n\n

Article 15

Clear.

\n\n

Article 16

Clear.

\n\n

Article 17

Clear.

\n\n

Article 18

Clear.

\n\n

Article 19

Paragraph (1): Clear.

Paragraph (2): The role of the public in this provision is to provide input in the form of ideas, data, and/or information in writing.

\n\n

Article 20

Paragraph (1):

Letter a: Clear.
Letter b: Clear.
Letter c: Energy balance means an illustration of the balance between supply of various energy sources and energy use in a certain period.
Letter d: Clear.
Letter e: Clear.

Paragraph (2): Clear.

Paragraph (3): Clear.

Paragraph (4): Clear.

Paragraph (5): The meaning of economic value is the value formed from the balance between demand and supply management. Incentives may include capital assistance, taxation, and fiscal. Facilities may include simplification of licensing procedures and commercialization requirements.

\n\n

Article 21

Clear.

\n\n

Article 22

Clear.

\n\n

Article 23

Paragraph (1): Clear.

Paragraph (2): Business entities include state-owned enterprises, region-owned enterprises, cooperatives, and private business entities.

Paragraph (3): Clear.

Paragraph (4): Clear.

Paragraph (5): Clear.

Paragraph (6): Clear.

Paragraph (7): Clear.

\n\n

Article 24

Paragraph (1):

Letter a: The form of empowering local communities is adjusted to the needs of the communities around the business area to improve community welfare.
Letter b: Clear.
Letter c: Clear.
Letter d: Clear.

Paragraph (2): Clear.

\n\n

Article 25

Paragraph (1): Clear.

Paragraph (2): Clear.

Paragraph (3): The meaning of producers is domestic producers.

Paragraph (4): Clear.

Paragraph (5): Clear.

\n\n

Article 26

Paragraph (1):

Letter a: Clear.
Letter b: Determination of national policy among others includes determination of energy prices.
Letter c: Clear.
Letter d: Clear.

Paragraph (2): Clear.

Paragraph (3): Clear.

Paragraph (4): Clear.

\n\n

Article 27

Guidance is prioritized for development of human resources and technology.

\n\n

Article 28

Clear.

\n\n

Article 29

Clear.

\n\n

Article 30

Clear.

\n\n

Article 31

Clear.

\n\n

Article 32

Clear.

\n\n

Article 33

Clear.

\n\n

Article 34

Clear.

\n\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee23c8a1-ca5e-4aaa-80bb-aeb0c9ba0ccb","actionData","errors"]