[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f75f0a07-8989-44dc-830c-69021b036895","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata\r\nKelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026","number","9","year","2026","published_date","2026-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0a1e9c59-2b42-4e71-9c38-c0937a147de4","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital","short_name","Permenkomdigi","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Digital","place_of_enactment","","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata\r\nKelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Kelola - Penyelenggaraan - Sistem Elektronik - Pelindungan Anak
2026
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital NO. 9, BN 2026 (163); 29 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata\r\nKelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat\r\n(5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 36, dan Pasal 47\r\nayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang\r\nTata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam\r\nPelindungan Anak \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 17 Tahun 2025; Perpres Nomor 174 Tahun 2024; Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai Batasan Minimum Usia Anak yang Dapat Menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur; Penilaian Mandiri untuk Memastikan Produk, Layanan, dan \r\nFitur Sesuai dengan Batasan Minimum Usia Anak dan\r\nRentang Usia Anak; Penetapan Desain Pelindungan Anak; Verifikasi Pengguna Anak; Penilaian Tingkat Risiko; Penilaian Mandiri; verifikasi; Penetapan Profil Risiko Produk, Layanan, dan Fitur; Penilaian Mandiri Ulang, Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri \r\nUlang, Verifikasi Ulang, dan Penetapan Profil Risiko Baru; Akun Anak dan Profil Risiko; Layanan Jejaring dan Media Sosial; pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2026. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaporan hasil\r\npenilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur oleh\r\nPenyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud\r\ndalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui\r\nDirektur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan\r\nMenteri ini diundangkan. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan fitur yang tersedia di ruang digital aman dan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk menetapkan batasan minimum usia anak, yaitu paling rendah 3 (tiga) tahun, dengan pengelompokan rentang usia yang spesifik. PSE wajib melakukan penilaian mandiri (self-assessment) untuk memastikan kesesuaian produk dengan batasan usia tersebut, serta menerapkan desain pelindungan anak dan mekanisme verifikasi pengguna anak yang andal.

Selain itu, peraturan ini mengatur penilaian tingkat risiko produk, layanan, dan fitur berdasarkan tujuh aspek utama, yaitu: interaksi dengan orang asing, paparan konten negatif (pornografi, kekerasan, dll), eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, risiko adiksi, serta gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis. Berdasarkan hasil verifikasi kementerian, produk akan dikategorikan ke dalam profil risiko tinggi atau rendah. PSE juga diwajibkan untuk menyediakan teknologi kontrol orang tua, terutama pada layanan yang memungkinkan interaksi dengan pihak asing atau media sosial.

","transitional_provisions","1. Pelaporan hasil penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, atau pemutusan akses.\n2. Pemberian keterangan, data, atau dokumen yang tidak benar/menyesatkan dalam laporan penilaian mandiri dapat menjadi dasar pengenaan sanksi administratif yang lebih berat atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2026
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM PROVISION
IN CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 6, Article 20 paragraph (5), Article 27 paragraph (2), Article 29 paragraph (10), Article 36, and Article 47

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f75f0a07-8989-44dc-830c-69021b036895","actionData","errors"]