[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","203b128a-8dec-45e2-b648-f169a803f531","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_124":125},"title","Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022","number","27","year","2022","published_date","2022-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelindungan Data Pribadi","subject_matter","UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelindungan - Data Pribadi
2022
Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Pelindungan Data Pribadi
ABSTRAK:	\n \n Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022. \n Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. \n Lampiran: 50 hlm; penjelasan hlm. 35 sd 50. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Baru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang ini, diharapkan ada kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi warga negara.

","scope_and_parties","

Pihak yang Diatur:

Setiap Orang, termasuk individu dan korporasi.
Badan Publik, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Organisasi Internasional yang mengolah data pribadi.

Objek yang Diatur:

Data Pribadi yang termasuk informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung.
Proses pemrosesan Data Pribadi yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi.

","policy_content","

Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek dalam pelindungan data pribadi, antara lain:

Persyaratan Pemrosesan Data:
Pengendali Data Pribadi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebelum melakukan pemrosesan data.
Hak Subjek Data Pribadi:
Setiap individu memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka, serta menarik kembali persetujuan pemrosesan.
Sanksi Administratif dan Pidana:
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga denda dan penjara bagi pelanggar yang melanggar hukum secara serius.

","transitional_provisions","

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pihak-pihak tersebut untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan baru.

","sanctions","

Sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat berupa:

Sanksi Administratif: Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, dan denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan.
Sanksi Pidana: Pidana penjara bagi individu pelanggar hingga 6 tahun, serta denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 untuk pelanggaran yang dilakukan secara melawan hukum.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[117],{"_118":119,"_120":121,"_122":123},"nomor_putusan","151/PUU-XXII/2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/218/putusan_mkri_151_PUU-XXII_2024.pdf","teks","Kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.","is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 27 YEAR 2022

CONCERNING

PERSONAL DATA PROTECTION

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

a. that the protection of personal data is one of the human rights that is part of personal self-protection, it is necessary to provide a legal basis to ensure safety of personal data, based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
b. that the protection of personal data is aimed at guaranteeing the rights of citizens for personal self-protection and raising public awareness as well as ensuring the recognition and respect for the importance of personal data protection;
c. that the regulation of personal data currently exists in several laws and regulations, therefore, to improve the effectiveness in implementing personal data protection, it is necessary to regulate personal data protection in a law;
d. that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Law on Personal Data Protection.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=203b128a-8dec-45e2-b648-f169a803f531","actionData","errors"]