[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","30c426b5-49a9-4d3c-915b-9ccfa891f6f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program - Jaminan Kehilangan Pekerjaan - perubahan
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6, LN 2025 (14), TLN (7093) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan, sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; dan PP Nomor 37 Tahun 2021. \n PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 37 Tahun 2021. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai syarat kepesertaan, kadaluarsa klaim, syarat mengiur, dan bukti Pemutusan Hubungan Kerja. Tujuan perubahan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mengoptimalkan pelindungan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja melalui program JKP serta mengurangi risiko sosial bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di tengah kondisi perekonomian saat ini dan tingginya tingkat Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di perusahaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025. \n PP ini mengubah PP Nomor 37 Tahun 2021. \n Lampiran file: 16 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 10 dan penjelasan hlm 11 s.d. 16) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perubahan ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Peraturan ini mengatur syarat kepesertaan, besaran iuran, dan manfaat yang diterima peserta. Peserta harus terdaftar dalam program jaminan sosial dan memenuhi persyaratan tertentu. Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36% dari upah sebulan, dengan batas atas upah sebesar Rp5.000.000,00. Manfaat JKP meliputi uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 60% dari upah selama maksimal 6 bulan. Peraturan ini juga mengatur bukti PHK yang sah dan ketentuan bagi perusahaan yang menunggak iuran.","transitional_provisions","1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan menyesuaikan kepesertaan JKP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 2. Manfaat JKP disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 3. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161919/pp-no-37-tahun-2021","ed47deb8-b2a1-4121-8036-6c548bf2d094","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 37 OF 2021
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF JOB LOSS GUARANTEE PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the protection and
welfare and reduce social risks for
workers/laborers who experience termination of employment
due to the impact of economic conditions, it is necessary
to issue adaptive policies;
that the provisions regarding job loss guarantee
as stipulated in Government Regulation
Number 37 of 2021 concerning the
Implementation of the Job Loss Guarantee Program
does not meet the needs in the field, so that
it needs to be changed;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a
Government Regulation regarding Amendments to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=30c426b5-49a9-4d3c-915b-9ccfa891f6f9","actionData","errors"]