[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","37c678c9-045f-42ac-9217-3876f2cf5eb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025","number","27","year","2025","published_date","2025-12-11","effective_date","2025-12-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"sectors","location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan-KawasanSuakaAlam-PelestarianAlam-KEHUTANAN
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 27, BN.2025 (20)/37 hlm
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan\r\nEkosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi\r\nSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,\r\npemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam,\r\nkawasan pelestarian alam, dan taman buru dilakukan\r\nsecara lestari;\r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28\r\nTahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha\r\nBerbasis Risiko, penyederhanaan perizinan berusaha\r\nmelalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko,\r\nperlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan\r\ndalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan\r\nmenjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;\r\nc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan\r\nefektivitas dalam proses penyelenggaraan perizinan\r\nberusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan\r\nsuaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru\r\ndan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan pada\r\nkawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan\r\ntaman buru, perlu disusun norma, standar, prosedur dan\r\nkriteria pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan\r\nsuaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang\r\nPemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka\r\nAlam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 2008; PP No 36 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2011; PP No 28 Tahun 2025; Perpres No 175 Tahun 2024; Permenhut No 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan dasar, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan pelestarian alam, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air, perizinan berusaha pengusahaan taman buru, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon, persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air, pengawasan, tata cara pengenaan sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru \r\nb. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam \r\nc. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam \r\nd. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam \n 1046 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan jasa lingkungan yang diatur mencakup panas bumi, air dan energi air, wisata alam, taman buru, angin, panas matahari, dan karbon. Pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wajib memenuhi persyaratan dasar berupa Persetujuan Prinsip, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) jika di laut, serta Persetujuan Lingkungan. Proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS dengan tahapan pendaftaran, verifikasi teknis, dan penerbitan persetujuan. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pemegang perizinan untuk menerapkan kaidah konservasi, melakukan perlindungan kawasan, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi sesuai ketentuan. Selain itu, diatur mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pelaporan berkala, serta mekanisme adendum perizinan jika terdapat perubahan sarana, prasarana, atau luas areal usaha.","transitional_provisions","1. Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis dapat dilakukan secara manual. 2. Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban administratif dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, atau paksaan pemerintah. 2. Pelanggaran terhadap larangan (seperti mengalihkan izin atau menjadikan izin sebagai jaminan) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.","revokes",[97,101,103,105],{"_98":99,"_100":80},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUTII/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru","link",{"_98":102,"_100":80},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam",{"_98":104,"_100":80},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam",{"_98":106,"_100":80},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[115],{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"Permenhut No. 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350949/permenhut-no-7-tahun-2026","20d5594f-fb9f-4bec-a01e-6cac26cac734","amended_by",[121],{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2025
CONCERNING
UTILIZATION OF ENVIRONMENTAL SERVICES IN NATURE SANCTUARY FOREST AREAS, NATURE PRESERVATION AREAS, AND GAME PARKS

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that based on Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems as amended by Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=37c678c9-045f-42ac-9217-3876f2cf5eb4","actionData","errors"]