[{"_1":2,"_459":-5,"_460":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_455":456,"_457":458},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_434":435,"_440":441,"_442":443,"_444":445,"_446":447,"_452":-5,"_453":454},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Cipta Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

CIPTA KERJA
2022
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 2, LN.2022/No.238, TLN No.6841, jdih.setneg.go.id: 737 hlm.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Cipta Kerja
ABSTRAK:	\n \n Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. \n Dasar hukum Perpu ini adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran 1117 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 737, batang tubuh hlm 738 sd 1117) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Hal ini dilakukan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia secara luas dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Peraturan ini juga menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu, dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Penyesuaian ini juga mencakup peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional serta berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107,111,115,119,123,127,131,135,139,143,147,151,155,159,163,167,171,175,179,183,187,191,195,199,203,207,211,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255,259,263,267,271,275,279,283,287,291,295,299,303,307,311,315,319,323,327,331,335,339,343,347,351,355,359,363,367,371,375,379,383,387,391,395,399,403,407,411,415,419,423,427,431],{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019","b821ae65-3cc9-49b3-8a75-926786c8871a",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019","6374c858-7235-45c0-816e-2938af1da219",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019","10adc15f-fc7d-4607-88bf-fa40a6d72ca2",{"_94":120,"_96":121,"_36":122},"UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019","b24ac4e4-9dec-4681-94ad-cfc31d8fe75c",{"_94":124,"_96":125,"_36":126},"UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37643/uu-no-6-tahun-2017","c30ddc72-1e44-4a3a-aae1-418d2dd865cf",{"_94":128,"_96":129,"_36":130},"UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017","e80463ac-a697-466b-9e03-afe54f5e80d7",{"_94":132,"_96":133,"_36":134},"UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017","d8573182-4f62-478f-85ef-ab6ab4cbc1d3",{"_94":136,"_96":137,"_36":138},"UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016","4e7f6fb2-8cea-4aa0-bae1-41ffb5ef36a5",{"_94":140,"_96":141,"_36":142},"UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016","7df098f2-4109-4795-b317-cddc61050a76",{"_94":144,"_96":145,"_36":146},"UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016","14df0954-8a40-40dc-89b3-90af6fbd94d0",{"_94":148,"_96":149,"_36":150},"UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015","66932fec-361e-4008-bda7-5bd796b5b988",{"_94":152,"_96":153,"_36":154},"UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014","a8cb2dc9-c5c1-48d3-b73c-966e32431f41",{"_94":156,"_96":157,"_36":158},"UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014","b6d4d271-a082-49b1-9f71-3544ccd8580f",{"_94":160,"_96":161,"_36":162},"UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38801/uu-no-41-tahun-2014","c2d00c78-37aa-4ddb-9a45-202c5fac7519",{"_94":164,"_96":165,"_36":166},"UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014","a7bd9bc6-fba1-457a-aea0-af23ef16015b",{"_94":168,"_96":169,"_36":170},"UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014","baf2131e-f91c-409f-aef6-99af74186a5b",{"_94":172,"_96":173,"_36":174},"UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014","bc3d08af-cb7b-4ee1-8674-5b3297d31035",{"_94":176,"_96":177,"_36":178},"UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014","e33d52d0-65fd-4843-a565-97c90ba157cd",{"_94":180,"_96":181,"_36":182},"UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014","a02a571e-ade6-43be-9744-fd893c3f3ecd",{"_94":184,"_96":185,"_36":186},"UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38684/uu-no-21-tahun-2014","2b01b72f-e9fb-4de1-af8b-8b81ebb868f9",{"_94":188,"_96":189,"_36":190},"UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014","c8135e19-e259-493e-8ab1-402f24019c67",{"_94":192,"_96":193,"_36":194},"UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013","f0e877b5-dce7-457e-91fd-2fa4f04c92d9",{"_94":196,"_96":197,"_36":198},"UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013","a752ed1f-2839-48c8-a196-945583d737cf",{"_94":200,"_96":201,"_36":202},"UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012","8a5d71ba-cda7-45c9-8931-67f63d5a93e8",{"_94":204,"_96":205,"_36":206},"UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012","d9652588-0409-4398-b80e-a4672411ba2a",{"_94":208,"_96":209,"_36":210},"UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012","fea2d3df-10ac-452c-95c2-4b9cfab7fc72",{"_94":212,"_96":213,"_36":214},"UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011","4ad92b92-611a-47ef-9b09-4927adb302b7",{"_94":216,"_96":217,"_36":218},"UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011","81510486-b66c-46ce-aff4-1acdbc969d87",{"_94":220,"_96":221,"_36":222},"UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011","f577947c-91fd-4bef-a229-58ae6110ef48",{"_94":224,"_96":225,"_36":226},"UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011","9aba17ee-c85a-4616-9156-30bc2abbc77a",{"_94":228,"_96":229,"_36":230},"UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011","64765871-6e00-4905-a54d-6103ac4ad39f",{"_94":232,"_96":233,"_36":234},"UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38555/uu-no-13-tahun-2010","c415f16c-bc8e-4662-85f9-0bb49ff4e947",{"_94":236,"_96":237,"_36":238},"UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009","8723d5d7-5dd2-4d28-9b12-057ddeec065a",{"_94":240,"_96":241,"_36":242},"UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009","dd408c1c-0403-4023-96b0-1450fd31b51c",{"_94":244,"_96":245,"_36":246},"UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009","0dc5011d-bf72-4b24-b0ac-2b4334eb0cb6",{"_94":248,"_96":249,"_36":250},"UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009","27177dd1-59ab-49d4-92b3-7fa99fe99833",{"_94":252,"_96":253,"_36":254},"UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009","b7d7efff-baf0-4d45-984e-57bef8245d90",{"_94":256,"_96":257,"_36":258},"UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38783/uu-no-38-tahun-2009","0495eb3d-4f38-45cb-96bc-296157022570",{"_94":260,"_96":261,"_36":262},"UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009","3e2783f3-bc62-418f-a73a-334a74ca4959",{"_94":264,"_96":265,"_36":266},"UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009","b7a7fc8d-3c31-4163-837a-a06fc99f8b16",{"_94":268,"_96":269,"_36":270},"UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38772/uu-no-33-tahun-2009","2256807a-b8cd-4101-8612-f28aa5d2a77b",{"_94":272,"_96":273,"_36":274},"UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009","8bbd2fef-6500-4a61-bfc3-db8491bf617c",{"_94":276,"_96":277,"_36":278},"UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38767/uu-no-30-tahun-2009","f11a3d4b-f146-4890-abc4-02cc09ba98aa",{"_94":280,"_96":281,"_36":282},"UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009","2b9dd2b4-1550-4470-8246-41664b308db5",{"_94":284,"_96":285,"_36":286},"UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009","8dcf8af2-9947-4940-9ba3-f33553c8f66f",{"_94":288,"_96":289,"_36":290},"UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009","04e39ebb-75a3-4595-bc03-6a6abef59679",{"_94":292,"_96":293,"_36":294},"UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009","74f1a3c9-5b18-469f-92bb-8a28f804fd02",{"_94":296,"_96":297,"_36":298},"UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008","000b270c-0bc1-41ac-a2cc-e35841d7448e",{"_94":300,"_96":301,"_36":302},"UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008","190b8bd6-aa2d-436f-956e-36670fb8cb19",{"_94":304,"_96":305,"_36":306},"UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39060/uu-no-17-tahun-2008","ecec08c4-85c4-488c-b660-05732468b85e",{"_94":308,"_96":309,"_36":310},"UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007","f8a854c5-659e-473c-86d1-b2fac4fc4036",{"_94":312,"_96":313,"_36":314},"UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007","822e9844-83a3-4201-b535-01489e683d58",{"_94":316,"_96":317,"_36":318},"UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007","227295d2-7128-44bd-9f70-47f2c6b9ce01",{"_94":320,"_96":321,"_36":322},"UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007","e63fd993-81c4-46e8-9832-a3ed8f9b082d",{"_94":324,"_96":325,"_36":326},"UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39896/uu-no-23-tahun-2007","10fd4c8f-89e1-4c56-aae2-d2583df7ee79",{"_94":328,"_96":329,"_36":330},"UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004","7844ee17-60b7-4bb7-87d9-0c790f388223",{"_94":332,"_96":333,"_36":334},"UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004","7666c374-6373-450d-bdaf-387472cd3da0",{"_94":336,"_96":337,"_36":338},"UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004","6b4b0cb5-6ea8-49bd-9203-8c3736086ba5",{"_94":340,"_96":341,"_36":342},"PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53114/perpu-no-1-tahun-2004","688ecc7a-684a-4677-87aa-89c0eb7e8455",{"_94":344,"_96":345,"_36":346},"UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003","9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc",{"_94":348,"_96":349,"_36":350},"UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003","75a14ec4-d860-4ad5-975f-76246ba6dc47",{"_94":352,"_96":353,"_36":354},"UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002","8c27c0ca-e333-4a36-9ba9-df47be6f472e",{"_94":356,"_96":357,"_36":358},"UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002","1a0f4e60-160b-49b7-85e5-04378b9bec8d",{"_94":360,"_96":361,"_36":362},"UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002","13e94e38-06b3-4d1f-8d4a-6cb2049e9d22",{"_94":364,"_96":365,"_36":366},"UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001","04212fdd-520d-4bd2-844f-d50eda338381",{"_94":368,"_96":369,"_36":370},"UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45244/uu-no-37-tahun-2000","f16ad95e-1821-44dc-be89-25c00dc080c3",{"_94":372,"_96":373,"_36":374},"UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45242/uu-no-36-tahun-2000","6777d318-1c09-4b76-b626-cb79b9458e79",{"_94":376,"_96":377,"_36":378},"UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45000/uu-no-29-tahun-2000","6e9592d7-09ba-45aa-be49-36ab079e1698",{"_94":380,"_96":381,"_36":382},"UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999","78b427a2-48aa-4628-afa4-de0c86adb049",{"_94":384,"_96":385,"_36":386},"UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999","950fab83-bea6-4821-9394-be87c087a75c",{"_94":388,"_96":389,"_36":390},"UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999","3dda65d7-6bfe-4543-9c53-b1aa038e3ac4",{"_94":392,"_96":393,"_36":394},"UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998","8583ae9d-03f2-463c-859b-322893b384ac",{"_94":396,"_96":397,"_36":398},"UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45926/uu-no-5-tahun-1997","de5c755b-73be-4ae1-8337-9bea6893c7b0",{"_94":400,"_96":401,"_36":402},"UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45931/uu-no-10-tahun-1997","6057618d-593d-4452-9656-89a6438ab93c",{"_94":404,"_96":405,"_36":406},"UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992","bf5d9f6e-354b-4c9a-b862-56e7fffbda86",{"_94":408,"_96":409,"_36":410},"UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992","35d56fdb-ffc6-4adf-b0ad-fe0d3a03e9e9",{"_94":412,"_96":413,"_36":414},"UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983","cc5596c7-ef47-4e8b-979b-cda743033f4c",{"_94":416,"_96":417,"_36":418},"UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988/uu-no-7-tahun-1983","a8c4524b-c1a7-4a46-ab38-959de0b7be5b",{"_94":420,"_96":421,"_36":422},"UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983","473dcab0-f9b9-4bbe-b1bf-9e854dfd0915",{"_94":424,"_96":425,"_36":426},"UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46996/uu-no-3-tahun-1982","49bb811b-f3cb-4e20-929b-2751524ae0d3",{"_94":428,"_96":429,"_36":430},"UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47034/uu-no-2-tahun-1981","755b9104-e349-46ed-9bb0-e2e7e68bc751",{"_94":432,"_96":433},"Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)","","amended_by",[436],{"_94":437,"_96":438,"_36":439},"UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[448],{"_94":449,"_96":450,"_36":451},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

Considering

By the grace of God Almighty

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
G O V E R N M E N T R E P L A C I N G S T A T U T E O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I A
N U M B E R ... Y E A R 2022
R E G A R D I N G
JOB CREATION

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

a. that to realize the objectives of the formation of the Government of the State of Indonesia and to realize an Indonesian society that is prosperous, just, and affluent based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State needs to carry out various efforts to fulfill the citizens' rights to employment and a livelihood worthy of humanity through job creation;

b. that through job creation it is expected to absorb as many Indonesian workers as possible amid increasingly competitive competition and the demands of economic globalization as well as the existence of global economic challenges and crises that may disrupt the national economy;

c. that to support job creation, adjustments are needed in various regulatory aspects related to ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef","actionData","errors"]

Considering

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAG O V E R N M E N T R E P L A C I N G S T A T U T E O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I AN U M B E R ... Y E A R 2022R E G A R D I N GJOB CREATION

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
G O V E R N M E N T R E P L A C I N G S T A T U T E O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I A
N U M B E R ... Y E A R 2022
R E G A R D I N G
JOB CREATION