[{"_1":2,"_232":-5,"_233":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_228":229,"_230":231},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":93,"_203":204,"_205":206,"_207":208,"_209":210,"_211":212,"_217":218,"_219":220,"_221":222,"_223":224,"_225":-5,"_226":227},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-01-02","effective_date","2026-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","subject_matter","UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu UU ini Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang ini.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kitab - Undang-Undang - Hukum Pidana - kuhp
2023
Undang-undang (UU) NO. 1, LN.2023/No.1, TLN No.6842 , jdih.setneg.go.id: 229 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu UU ini Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026. \n UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). \n Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. \n Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","(-)","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[94,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,148,152,156,160,164,168,172,176,180,184,188,192,196,200],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-UndangPasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018","9d43e072-8f65-4ff3-8e2b-8a1ebc333882",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikPasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016","bba45dc3-b0dc-4fc9-ac1b-c99b2bf9ac1a",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangPasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016","9f90f106-8990-444c-9c27-dc9ebe3eaa75",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakPasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014","83dd71f9-32cc-403a-9252-bdee577bba4b",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan KorbanPasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014","957e6cd9-05c6-4591-a303-22d63b3f08ae",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan TerorismePasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38846/uu-no-9-tahun-2013","85df467a-950f-4677-a5e2-2fe33235bc1e",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"UU No. 18 Tahun 2012 tentang PanganPasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012","d9652588-0409-4398-b80e-a4672411ba2a",{"_95":125,"_97":126,"_36":127},"UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata UangPasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011","a4fb6d91-cd8f-4d67-9ab5-6543917e5cb7",{"_95":129,"_97":130,"_36":131},"UU No. 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011","4ad92b92-611a-47ef-9b09-4927adb302b7",{"_95":133,"_97":134,"_36":135},"UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010","473df3e9-c2ba-44d2-a830-2d55c771588d",{"_95":137,"_97":138,"_36":139},"UU No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009","3e2783f3-bc62-418f-a73a-334a74ca4959",{"_95":141,"_97":142,"_36":143},"UU No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaPasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009","b7a7fc8d-3c31-4163-837a-a06fc99f8b16",{"_95":145,"_97":146,"_36":147},"UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanPasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38661/uu-no-24-tahun-2009","c6547742-9fbf-44c9-a2ab-0bc5aeffc015",{"_95":149,"_97":150,"_36":151},"UU No. 44 Tahun 2008 tentang PornografiPasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740/uu-no-44-tahun-2008","9de22891-5990-4455-8346-5969fd807cdb",{"_95":153,"_97":154,"_36":155},"UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan EtnisPasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008","778c4b35-ad70-4cad-b374-25385f057bd7",{"_95":157,"_97":158,"_36":159},"UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008","8183f5e7-2ee6-4453-a948-3b2a33aa8862",{"_95":161,"_97":162,"_36":163},"UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangPasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007","ef03e114-d184-4bdc-9087-00c5ddfd95a3",{"_95":165,"_97":166,"_36":167},"UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanPasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006","a9a9c1ae-81e2-467b-852c-6684071de8aa",{"_95":169,"_97":170,"_36":171},"UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalPasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003","ab87f6ed-4c48-4280-a873-780eb62f3d0b",{"_95":173,"_97":174,"_36":175},"UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-UndangPasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43015/uu-no-15-tahun-2003","4c352f81-ba22-4d29-985e-bcae51f6a973",{"_95":177,"_97":178,"_36":179},"UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002","8215ed1f-241e-49c7-a79b-0934f15902bb",{"_95":181,"_97":182,"_36":183},"UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001","05b411ee-6bed-4468-9c90-b35b38b65a59",{"_95":185,"_97":186,"_36":187},"UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44993/uu-no-26-tahun-2000","70c8fafd-b18d-4f86-bd5e-e22e0d01b67c",{"_95":189,"_97":190,"_36":191},"UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999","f4a0b23f-80dc-483c-b6f7-a6b517c17400",{"_95":193,"_97":194,"_36":195},"UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah \"Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen\" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51959/uudrt-no-12-tahun-1951","058fb801-1b01-4491-aea4-4997a81f58dd",{"_95":197,"_97":198,"_36":199},"UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan SipilPasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51906/uudrt-no-1-tahun-1951","dd0c703f-f7d9-4267-888f-9015bb963dc2",{"_95":201,"_97":202},"Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[213],{"_95":214,"_97":215,"_36":216},"UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026","c94414e6-8159-476e-a50c-8b649c59e290","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

Considering:

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 YEAR 2023
CONCERNING
CODE OF CRIMINAL LAW

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, considering that:

that in order to realize a national criminal law of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as general legal principles recognized by the community of nations, it is necessary to establish a national criminal law to replace the Code of Criminal Law inherited from the colonial government of the Dutch East Indies;
that the national criminal law must be in accordance with legal politics, the state of affairs, and the development of life in society, nation, and state aimed at respecting and upholding human rights, based on the One and Only God, justice and civilized humanity, the unity of Indonesia, democracy led by wisdom in deliberation/representation, and social justice for all Indonesian people;
that the material of national criminal law must also regulate the balance between public or state interests and individual interests, between the protection of perpetrators and victims of crime, between elements of actions and mental attitudes, between legal certainty and justice, between written law and law living in society, between national values and universal values, and between human rights and human obligations;

based on the considerations mentioned in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Law concerning the Code of Criminal Law.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","actionData","errors"]