[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee23c8a1-ca5e-4aaa-80bb-aeb0c9ba0ccb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_82":83,"_84":85,"_86":74,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi","short_title","Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007","number","30","year","2007","published_date","2007-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"sectors",[74,75,76,77,78,79,80,81],"Energi","Pertambangan Mineral dan Batubara","Pertambangan Minyak dan Gas Bumi","Ketenaganukliran","Lingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)","Penanaman Modal","Hukum Administrasi Negara","Hukum Pemerintahan Daerah","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

energi
2007
Undang-undang (UU) NO. 30, LN.2007/NO.96, TLN NO.4746, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Energi
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;\r\nbahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu;\r\nbahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;\r\n cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;\r\n keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;\r\n kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;\r\n kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;\r\n hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;\r\n pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;\r\n penelitian dan pengembangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2007. \n \r\n- \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.\r\nRencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.\r\nKetentuan mengenai pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Peraturan Baru: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah undang-undang baru yang menetapkan kerangka hukum nasional untuk pengelolaan energi di Indonesia.
Menggantikan Peraturan Sebelumnya: Dalam teks Undang-Undang ini tidak disebutkan pencabutan atau penggantian secara tegas terhadap undang-undang tertentu. Namun Pasal 31 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan demikian UU ini secara efektif menggantikan dan/atau mengesampingkan ketentuan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan UU 30/2007.
Mengubah Peraturan Sebelumnya: UU ini tidak memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan perubahan (amendemen) terhadap pasal tertentu dari undang-undang lain. Perubahan terhadap peraturan pelaksana atau perangkat perundang-undangan terkait diharapkan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau peraturan pelaksanaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan ketentuan pelaksana yang relevan.
Status Berlaku: Undang-Undang ini diundangkan dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 34). Ketentuan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 33). Pembentukan Dewan Energi Nasional diwajibkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan (Pasal 32). Sampai pembentukan Dewan Energi Nasional, Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan fungsi terkait dan menyesuaikan kebijakan dengan UU ini (Pasal 31 ayat (2)–(3)).

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan Latar Belakang: UU ini dibuat untuk menegaskan penguasaan negara atas sumber daya energi, menjamin ketahanan dan ketersediaan energi, mendorong kemandirian pengelolaan energi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan akses masyarakat terhadap energi, mengembangkan industri energi nasional, serta melindungi fungsi lingkungan hidup (Pasal 1–3 dan Penjelasan Umum).
Kewajiban dan Hak:\n
- Hak: Setiap orang berhak memperoleh energi (Pasal 19 ayat (1)).
- Kewajiban Pemerintah: menyediakan cadangan penyangga energi (Pasal 5), menetapkan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi (Pasal 11, 17), menyusun peraturan pelaksanaan (Pasal 33), serta menyediakan subsidi untuk kelompok tidak mampu (Pasal 7 ayat (2)).
- Kewajiban Pemerintah Daerah: menyusun rencana umum energi daerah sesuai rencana nasional dan melaksanakan pembinaan/pengawasan sesuai kewenangan (Pasal 18, 26).
- Kewajiban Badan Usaha: memberdayakan masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, memfasilitasi penelitian & pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan bidang energi (Pasal 24).
- Kewajiban Umum dalam Kegiatan Energi: menggunakan teknologi ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan keselamatan (Pasal 8), memaksimalkan kandungan dalam negeri (Pasal 9), dan melaksanakan konservasi energi (Pasal 25).
\n
Prinsip-prinsip Utama: pengelolaan energi berlandaskan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, keterpaduan, dan mengutamakan kemampuan nasional (Pasal 2).
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan:\n
- Pembentukan Dewan Energi Nasional oleh Presiden untuk merancang kebijakan, menetapkan rencana umum energi nasional, langkah penanggulangan krisis/darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lintas sektoral (Pasal 12–16).
- Penyusunan rencana umum energi nasional oleh Pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat; rencana umum energi daerah oleh pemerintah daerah (Pasal 17–18).
- Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan; jasa energi hanya oleh badan usaha dan perseorangan dan tunduk pada klasifikasi jasa energi (Pasal 23).
- Penetapan harga energi berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan dan mekanisme subsidi untuk kelompok tidak mampu; ketentuan teknis diatur dalam peraturan lebih lanjut (Pasal 7).
- Pemberian kemudahan/insentif dan disinsentif untuk mendorong penyediaan, pemanfaatan, dan konservasi energi baru/terbarukan serta peralatan hemat energi diatur melalui Peraturan Pemerintah/Daerah (Pasal 20, 21, 22, 25).
- Ketentuan keselamatan, standardisasi, dan perlindungan lingkungan menjadi persyaratan wajib bagi setiap kegiatan pengelolaan energi (Pasal 8).
- Penelitian dan pengembangan difasilitasi dan didanai oleh Pemerintah, pemerintah daerah, APBN/APBD, serta swasta; pengembangan energi baru/terbarukan didorong (Pasal 29).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Implementasi

Masa Berlaku dan Implementasi: UU mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 34). Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 33). Dewan Energi Nasional harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah UU diundangkan (Pasal 32).
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:\n
- Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan UU ini; artinya, perizinan, kontrak, dan aturan yang ada tetap mengikat selama tidak bertentangan dengan ketentuan baru.
- Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai Dewan Energi Nasional terbentuk; kebijakan yang dikeluarkan Badan Koordinasi Energi Nasional sebelum pembentukan Dewan harus disesuaikan dengan UU ini (Pasal 31 ayat (3)).
\n
Batas Waktu Penyesuaian: Paling lambat 6 bulan untuk pembentukan Dewan Energi Nasional; paling lambat 1 tahun untuk peraturan pelaksanaan yang menguraikan mekanisme teknis, insentif, klasifikasi jasa energi, dan ketentuan teknis lainnya (Pasal 32–33). Entitas di sektor energi harus memantau dan menyesuaikan praktik operasionalnya sesuai dengan peraturan pelaksana yang akan diterbitkan.
Grandfathering Clauses: Tidak terdapat klausul 'grandfathering' eksplisit yang menyatakan pengecualian permanen bagi kegiatan atau izin yang diterbitkan sebelum UU ini. Namun, Pasal 31 memberikan mekanisme sementara: peraturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini, sehingga secara praktis beberapa hak/izin lama dapat terus berlaku sampai ada penyesuaian atau penggantian oleh peraturan pelaksanaan.

","sanctions","

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n\n\nLaw Number 30 Year 2007 on Energy (English)\n\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 30 OF 2007

CONCERNING

ENERGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

Considering:

a. that energy resources are natural wealth as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people;

b. that the role of energy is very important for increasing economic activity and national resilience, therefore energy management covering supply, utilization, and business activities must be carried out fairly, sustainably, rationally, optimally, and integrally;

c. that reserves of non-renewable energy resources are limited, therefore diversification activities of energy resources are necessary so that energy availability is guaranteed;

d. that based on the considerations referred to in letters a, b, and c it is necessary to establish a Law on Energy;

\n\n

Remembering:

Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 21, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

\n\n

With Joint Approval

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee23c8a1-ca5e-4aaa-80bb-aeb0c9ba0ccb","actionData","errors"]