Peraturan BPJPH 4/2026 Wajibkan Produk Impor Melalui Proses Pemastian Produk Halal

Pendahuluan

Pada 7 Agustus 2026, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia (“Peraturan BPJPH 4/2026”). Peraturan BPJPH 4/2026 diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Secara khusus, Peraturan BPJPH 4/2026 mengatur kewajiban pemastian kesesuaian produk halal luar negeri, penunjukan lembaga inspeksi, tata cara permohonan, serta pengintegrasian sistem pelaporan kepabeanan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Pembentukan Peraturan BPJPH 4/2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjamin kesesuaian produk halal luar negeri dengan ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Peraturan BPJPH 4/2026 menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam memastikan produk yang diimpor telah memenuhi persyaratan kehalalan sebelum masuk dan beredar di wilayah Indonesia. Melalui pengaturan tersebut, pemastian kesesuaian dilakukan terhadap dokumen dan kondisi fisik produk dari negara asal, sehingga proses pemasukan, peredaran, dan perdagangan produk halal luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Ketentuan Penting

• Kewajiban Pemastian dan Pengecualian Produk

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, tetapi wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal. Baik produk yang wajib bersertifikat halal maupun produk yang dikecualikan tersebut wajib dilakukan Pemastian Produk Halal sebelum pengajuan pemberitahuan pabean Impor.

Kewajiban Pemastian Produk Halal tersebut dikecualikan terhadap barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, barang kiriman pribadi, barang kiriman pekerja migran Indonesia, barang pelintas batas, barang pindahan warga negara Indonesia dan warga negara asing, barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos, barang contoh untuk pengujian, barang transit/transhipment, dan/atau barang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Verifikasi Fisik di Negara Asal dan Peran Lembaga Inspeksi

Berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pemastian Produk Halal dilaksanakan oleh BPJPH dengan menunjuk Lembaga Inspeksi milik negara dan/atau Lembaga Inspeksi swasta yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan utama bagi Lembaga Inspeksi yang dapat ditunjuk meliputi:

Lembaga Inspeksi yang memenuhi persyaratan tersebut mengajukan permohonan kepada BPJPH melalui Sistem Elektronik Terintegrasi. BPJPH melakukan verifikasi dokumen dan, apabila diperlukan, dapat melakukan peninjauan lapangan. Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Badan menetapkan Lembaga Inspeksi sebagai pelaksana Pemastian Produk Halal dan menetapkan wilayah kerjanya berdasarkan kantor cabang dan mitra Lembaga Inspeksi di luar negeri.

Selanjutnya, Pemastian Produk Halal dilakukan di negara muat dan/atau negara asal produk setelah Importir mengajukan permohonan kepada Kepala BPJPH. Kegiatan tersebut wajib dilakukan secara langsung di gudang muat barang sebelum pengapalan dan mencakup pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan SJPH dengan kondisi fisik produk.

Hasil pelaksanaan Pemastian Produk Halal dituangkan dalam Laporan Pemastian Produk Halal (LPPH) yang disampaikan oleh Lembaga Inspeksi kepada Kepala Badan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi. LPPH tersebut memuat informasi mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil Pemastian Produk Halal.

• Mekanisme Pengajuan Pemastian Produk Halal

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Importir wajib mengajukan permohonan Pemastian Produk Halal melalui Sistem Elektronik Terintegrasi dan memilih Lembaga Inspeksi yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Untuk mengajukan permohonan, Importir wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan dokumen pendukung, antara lain:

Penutup

Peraturan BPJPH 4/2026 memperkenalkan mekanisme pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang dilakukan sebelum produk masuk ke wilayah Indonesia. Pengaturan ini memperkuat proses pengawasan dengan menempatkan pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik produk di negara muat dan/atau negara asal sebagai bagian penting sebelum pengapalan, serta melibatkan Lembaga Inspeksi yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Bagi Importir, Peraturan BPJPH 4/2026 menegaskan pentingnya kesiapan dokumen dan pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan pemberitahuan pabean Impor. Importir juga perlu memperhatikan kewajiban pengajuan Pemastian Produk Halal melalui Sistem Elektronik Terintegrasi, pemilihan Lembaga Inspeksi yang telah ditetapkan oleh BPJPH, serta kesesuaian informasi antara dokumen dengan kondisi fisik produk.