Artikel
Top Artikel
Lihat SemuaRUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Artikel Terbaru
Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 Perkuat Standar Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Pendahuluan Pada tanggal 13 Maret 2026, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ( BPP...
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 205 Tahun 2026 Menetapkan Kewajiban dan Pengecualian Pemasangan Dasar Ganda (Double Bottom) pada Kapal Barang dan Penumpang
Pendahuluan Pada tanggal 23 April 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( DJPL ) menerbitkan Keputusan Direktur Jen...
Perusahaan Bisa Kena Pidana? Ini Menurut KUHP Baru
Pendahuluan Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia berpusat pada individu sebagai subjek hukum utama. Kita...
Legal Updates
Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 Perkuat Standar Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Pendahuluan Pada tanggal 13 Maret 2026, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ( BPPMHKP ) menerbitkan Keputusan K...
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 205 Tahun 2026 Menetapkan Kewajiban dan Pengecualian Pemasangan Dasar Ganda (Double Bottom) pada Kapal Barang dan Penumpang
Pendahuluan Pada tanggal 23 April 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( DJPL ) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor K...
Perusahaan Bisa Kena Pidana? Ini Menurut KUHP Baru
Pendahuluan Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia berpusat pada individu sebagai subjek hukum utama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (...
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2026 Mendorong Transformasi Kawasan melalui Riset dan Beasiswa dalam Program Transmigrasi Patriot
Pendahuluan Pada tanggal 30 Maret 2026, Kementerian Transmigrasi menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2026 tenta...
Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 197 Tahun 2026 Perketat Pengujian dan Sertifikasi Radiasi Telepon Seluler dan Tablet
Pendahuluan Pada tanggal 22 April 2026, Menteri Komunikasi dan Digital menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 197 Tahun 2026 tentan...
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 Bebaskan Sanksi Keterlambatan SPT PPh Badan 2025
Pendahuluan Pada 30 April 2026, Direktur Jenderal Pajak ( DJP ) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan...
9 Hal Wajib dalam Perjanjian Kerja untuk Melindungi Perusahaan dan Pekerja
Pendahuluan Perjanjian Kerja mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Dalam praktiknya, perusahaan perlu menyusun Perjanjian Kerja secara cer...
Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2026 Mengatur Ulang Struktur Perizinan, Standar Permodalan, dan Penyelenggaraan Usaha Manajer Investasi
Pendahuluan Pada 29 April 2026, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 tenta...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.