Perubahan KBLI dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025

Pendahuluan

Pada 17 Desember 2025, Badan Pusat Statistik ("BPS") menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan BPS 7/2025"). Peraturan ini menyediakan klasifikasi kegiatan ekonomi Indonesia yang komprehensif dan mutakhir untuk menunjang integrasi data perizinan berusaha serta penyusunan statistik ekonomi nasional. Peraturan ini juga menggantikan regulasi sebelumnya yang sudah berjalan selama lima tahun, yaitu Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan BPS 2/2020").

Penerbitan Peraturan BPS 7/2025 dilakukan mengingat munculnya berbagai model bisnis baru yang belum terakomodasi dalam klasifikasi lama. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dinamika bisnis yang berkembang pesat dan menciptakan kepastian hukum dalam penentuan kode KBLI yang menjadi basis penetapan tingkat risiko dan izin usaha dalam sistem Online Single Submission (OSS).

 

Perbandingan

Berikut adalah tabel perbandingan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025:

 

Lapangan Usaha Baru

KBLI 2025 memperkenalkan kode-kode baru untuk mengakomodasi aktivitas ekonomi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik atau masih bergabung dengan kode umum, terutama di sektor digital dan lingkungan.

A. Ekonomi Digital & Konten Kreatif

Di KBLI 2020, aktivitas ini sering kali masuk ke dalam kategori umum. Di KBLI 2025, aktivitas ini mendapatkan kode spesifik:

1. Aktivitas Streaming & Konten On-Demand:

• 60103: Aktivitas Distribusi dan Streaming Audio Atas Permintaan.

Mencakup layanan streaming musik, podcast (siniar), dan audio book.

• 60203: Aktivitas Distribusi dan Streaming Video Atas Permintaan. 

Mencakup layanan Video on Demand (VoD) berbasis langganan atau iklan, serta situs streaming video gim yang hanya untuk ditonton (view only).

2. Desain & Gim:

• 74194: Aktivitas Desain Konten Gim. 

Mencakup perencanaan konten kreatif gim seperti desain level, karakter, dan logika mekanik permainan. Sebelumnya, ini sering bercampur dengan pemrograman (6201) atau desain umum.

• 74192: Aktivitas Desain Grafis/Komunikasi Visual. 

Memisahkan desain grafis secara tegas, mencakup desain identitas jenama (branding), UI/UX visual, dan infografis.

B. Keuangan Digital (Fintech & Kripto)

KBLI 2025 memberikan pengakuan lebih jelas terhadap aset digital dalam sektor keuangan.

6619:  Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun

KBLI 2025 menyebutkan kegiatan validasi dan penambangan aset keuangan digital (aset kripto) serta tokenisasi aset keuangan digital. Di KBLI 2020, aktivitas terkait kripto belum diatur sedetail ini dalam aktivitas penunjang jasa keuangan. KBLI 2025 juga mengakomodasi perkembangan teknologi finansial, di antaranya: KBLI 6611 untuk Bursa Aset Kripto, KBLI 6612 untuk Pialang Aset Kripto, dan KBLI 62193 untuk Pengembangan Teknologi Blockchain.

C. Ekonomi Hijau (Green Economy), Perdagangan Karbon, serta Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)

Aktivitas perdagangan kredit karbon kini diakui di berbagai sektor:

• Pertanian & Kehutanan: Kode-kode seperti 011, 012, dan 021 (Pengelolaan Hutan) kini mencakup kegiatan yang bertujuan untuk penyerapan dan penyimpanan karbon (carbon sequestration) serta penjualan kredit karbon sebagai hasil dari kegiatan tersebut.
• Energi: Kelompok 35111 (Pembangkitan Listrik) mencakup aktivitas penjualan unit karbon (carbon credit) yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit.

 

Ketentuan Peralihan

Berdasarkan Pasal 5, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS 7/2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak 18 Desember 2025.

 

Penutup

Bagi para pelaku usaha, dapat segera melakukan pengecekan terhadap kode KBLI yang tercantum dalam NIB mereka. Jika terdapat perubahan kode KBLI, pelaku usaha dapat segera melakukan penyesuaian di sistem OSS untuk memastikan kepatuhan regulasi.