Top Artikel
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, PP 5/2021 telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 28/2025") seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U...
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 Atur Kepatuhan Lintas Sektor dalam Pengelolaan Kesehatan
Pendahuluan Pada tanggal 11 Maret 2026, Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan ( Perpres 13/2026 ). Perpres 13/2026 mengatur koordinasi peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan secara efektif, efisien, dan transparan. Perpres 13/2026 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengat...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ( Permenhut 27/2025 ) diterbitkan untuk menyelaraskan kegiatan investasi dengan prinsip konservasi di kawasan hutan pelestarian. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi jasa lingkungan melalui mekanisme perizinan yang terintegrasi, yang mencakup: pemanfaatan energi terbarukan; pengembangan wisata a...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 Mengatur Ulang Pajak Kendaraan Bermotor, Insentif Kendaraan Listrik, dan Pajak Alat Berat
Pendahuluan Pada tanggal 1 April 2026, Menteri Dalam Negeri menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat ( Permendagri 11/2026 ). Permendagri 11/2026 berlaku secara nasional sebagai dasar bagi pemerintah provinsi dalam menghitung, memungut, dan menetapkan tarif pajak tahunan serta bea balik nama, sekaligus mengatur dasar pengenaan pajak untuk kendaraan pri...
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 Memperketat Batasan Outsourcing dan Memperkuat Pelindungan Pekerja
Pendahuluan Pada tanggal 30 April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya ( Permenaker 7/2026 ). Permenaker 7/2026 mengatur penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya ( outsourcing ), termasuk menetapkan batasan jenis pekerjaan serta kewajiban pelindungan hak pekerja alih daya bagi pelaku usaha. Permenaker 7/2026 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18...