Artikel
Artikel Terbaru
Pemerintah Mau Beri Rekening Otomatis Saat Warga Berusia 17 Tahun, Bagaimana dengan Persetujuan Nasabah?
Pada 8 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah untuk memberikan rekening bank kepad...
Ketentuan Baru Pembiayaan Rumah bagi MBR dalam Peraturan BP Tapera 1/2026
Pendahuluan Pada 4 September 2026, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) menetapkan dan mengundangkan Peraturan Badan Pengelola Tab...
NIK Akan Jadi Identitas Tunggal, Siapa yang Menjaga Data Kita?
Pada Selasa, 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua a...
OJK Atur Pelaporan Insidental di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon melalui PADK 8/2026
Pendahuluan Pada 4 Agustus 2026, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keua...
“Omnibus Law Plus” untuk Pekerja Migran: Solusi Baru atau Sekadar Nama Besar?
Pada Jumat, 4 September 2026, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkenalkan gagasan Om...
Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas melalui Permen PPN/Bappenas 7/2026
Pendahuluan Pada 7 Agustus 2026, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional...
Legal Updates
Pemerintah Mau Beri Rekening Otomatis Saat Warga Berusia 17 Tahun, Bagaimana dengan Persetujuan Nasabah?
Pada 8 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah untuk memberikan rekening bank kepad...
Ketentuan Baru Pembiayaan Rumah bagi MBR dalam Peraturan BP Tapera 1/2026
Pendahuluan Pada 4 September 2026, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) menetapkan dan mengundangkan Peraturan Badan Pengelola Tab...
NIK Akan Jadi Identitas Tunggal, Siapa yang Menjaga Data Kita?
Pada Selasa, 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2006 tenta...
OJK Atur Pelaporan Insidental di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon melalui PADK 8/2026
Pendahuluan Pada 4 Agustus 2026, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 tentan...
“Omnibus Law Plus” untuk Pekerja Migran: Solusi Baru atau Sekadar Nama Besar?
Pada Jumat, 4 September 2026, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkenalkan gagasan Omnibus Law Plus untuk menyeles...
Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas melalui Permen PPN/Bappenas 7/2026
Pendahuluan Pada 7 Agustus 2026, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia menetapkan...
730 Korban MBG, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Pada 1 September 2026, ratusan santri dan pelajar di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi...
Penguatan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Permen P2MI/BP2MI 9/2026
Pendahuluan Pada 24 Agustus 2026, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menetapkan Peraturan Men...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...
Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.